Aliran Komunis: Sejarah Dan Penjara

Aliran Komunis: Sejarah Dan Penjara
oleh: Jacques Leclerc

Pada tanggal 23 Mei l920, Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan di Semarang sepuluh tahun sebelumnya, berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di India (PKI). PKI merupakan organisasi pertama di Asia di luar kekaisaran Rusia, menggunakan kualifikasi “Komunis.” Partai Komunis Cina sendiri baru didirikan setahun kemudian, yakni pada bulan Juli l92l. Orang yang ditugaskan oleh Internationali Comuniste untuk membantu Partai baru tersebut adalah Henk Sneevliet, seorang organisator ISDV Belanda, yang pada tahun l9l8 diburu-buru oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena kegiatan-kegiatan revolusionernya.

Kata “perserikatan” dalam bahasa Melayu merupakan terjemahan dari kata Belanda “Partij.” Sedang nama PKI itu sendiri, menurut dokumen awal dari organisasi tersebut, merupakan kependekan dari bahasa Melayu “Perserikatan Komunis di India,” yang bila di Belandakan menjadi “Partij der Kommunisten in Indie.” Pada tahun l927, kata “perserikatan” digunakan oleh PNI, sebelum menetapkan namanya menjadi Partai Nasional Indonesia.

PKI juga merupakan organisasi politik Indonesia pertama yang menggunakan konsepsi “Partai” dalam nama resminya, dalam bahasa Melayu. Pergantian kata “perserikatan” menjadi “Partai,” merupakan bagian dari konflik terbuka sejak tahun l922 di dalam tubuh Sarekat Islam, antara militan pro komunis dan yang menentangnya. Sarekat Islam, sejak awal tahun l9l0 dan di sepanjang awal tahun l920, merupakan suatu gerakan sosial politik yang berpengaruh, suatu gerakan yang pertama kali mengambil corak sosial-politik di Indonesia, di mana organisasinya tidak lagi membatasi dalam lingkaran tertentu, baik secara sosiologis maupun geografis, dan berkembang tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di Sumatera dan kawasan lain. Anggota-anggota ISDV (kemudian PKI) seringkali merangkap anggota Sarekat Islam. Pada awalnya keanggotaan rangkap tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak bertentangan dalam hal agama; lagipula Sarekat Islam tidaklah menjadi lebih atau kurang sekuler pada saat telah menjadi gerakan massa, Tapi pembengkakan pengaruh ide-ide komunis di tengah gerakan dan munculnya persaingan guna merebut kepemimpinan, telah mendorong para pimpinan yang ada, yang khawatir akan kedudukannya, mencoba menunjukan adanya ketidak sesuaian antara Islam dengan Komunisme, Sambil menekankan ciri keislaman dari Sarekat Islam, dan menganggap hal yang mustahil anggota suatu organisasi Islam merangkap menjadi anggota organisasi Komunis. Untuk menegaskan perbedaan tersebut, para pemimpin Sarekat Islam kemudian mengusulkan agar gerakan SI dianggap sebagai sebuah Partai—dalam pengertian Belanda “Partij”—dan melarang anggotanya menjadi anggota partai yang lain pada saat yang bersamaan. Dari sini nampak bahwa kata “partij” mengandung arti khusus yang tidak dipunyai oleh kata “sarekat”, yang tidak cukup jelas dalam mencerminkan pengertian “perserikatan”: Organisasi dengan kata Partai memiliki kelainan, yakni kekhususan bahwa seseorang tidak dapat menjadi anggota banyak partai pada saat yang sama, padahal ia boleh menjadi anggota banyak “sarekat” atau anggota suatu “sarekat” dan suatu “Partai.” Jadi ketika PKI memilih kata “Partai,” ini merupakan pernyataan adanya sifat eksklusif dari kelompok tersebut, dimana berlaku berbagai peraturan ketat organisasi serta disiplin tertentu. Sedangkan SI sendiri, baru pada tahun l927 menyepakati nama Partai Sarekat Islam; namun pada saat itu, organisasi tersebut sudah tidak lagi menampilkan gambaran sebagai sebuah organisasi yang kuat seperti sepuluh tahun sebelumnya.

Setelah terjadi perdebatan tentang konsepsi “partai” dalam SI, di kalangan PKI kemudian timbul pemikiran tentang peranan Partai itu sendiri dan bentuk macam apa yang harus diambil supaya peranan tersebut dijalankan dengan baik. Jadi bukan hanya terbatas berbicara dengan rakyat, mengucapkan pidato persiapan konggres Juni l924, atau bukan lagi hanya meyakinkan mereka, tapi juga menyatukan keyakinan tersebut dalam perbuatan serta mempersatukan segenap kekuatan perubahan dalam suatu organisasi yang mendasarkan kekuatannya pada disiplin, yang berbicara hanya dalam satu bahasa dan bertindak seperti seorang manusia.¹⁾

Tidak lagi hanya menyemaikan ide-ide tapi harus dijaga agar ide-ide tersebut bisa menjadi buah, lalu berkembang menjadi tekad, untuk itu diperlukan sebuah organisasi yang mampu melaksanakan tekad tersebut, menjadi suatu perubahan politik, yang membangkitkan dan dapat menjadi pemimpin dari gerakan yang dilahirkan oleh tekad tersebut.Kebutuhan adanya suatu organisasi yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih disiplin untuk menjamin keberhasilan peranannya sebagai organisasi pelopor, menyebabkan ditanggalkannya kata “perserikatan” yang melekat pada awal kelahiran PKI, pada masa kegagapan dan belajar, menjadi sebuah “Partai.”Partai besar yang bersatu juga diperlukan agar Partai bisa bertahan dari tekanan pemerintah Hindia Belanda yang semakin lama, semakin sewenang-wenang. Ruth McVey menulis bahwa seorang pemimpin partai dijamin akan dipenjarakan selama beberapa bulan dalam setiap tahunnya.²⁾

Suatu peristiwa genting pernah terjadi pada tahun l923, setelah kegagalan aksi pemogokan yang cukup besar di jawatan kereta api dan diusirnya Semaun–Sekjen PKI sejak l920 dan sekjen Sindikat Buruh Kereta Api–keluar negeri. Di Solo dan Semarang terjadi serangkaian sabotase dengan “bom”. Orang-orang Komunis segera dituduh sebagai penanggung jawab. Tempat pertemuan mereka digeledah dan sejumlah pimpinannya ditangkap. Tapi tidak ditemukan bukti-bukti bahwa partai terlibat dalam peristiwa pem-bom-an tersebut. Namun dua dari pimpinan yang dipenjarakan itu diusir dan sejumlah lainnya di penjarakan selama empat bulan.³⁾

Dengan demikian,disamping terdapat hal-hal yang dilakukan guna memajukan nasib kaum buruh, juga terjadi aksi-aksi yang membuat partai mundur, ada tindakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan ada pula tindakan yang hanya melayani kepentingan polisi. Oleh karena itu harus dapat dibedakan antara aksi-aksi yang berguna dengan tindakan yang memperkeruh suasana. Bagi pimpinan partai, perkembangan tersebut berarti harus dibenahinya pendidikan politik anggota, mereka harus mampu membedakan antara aksi yang benar dengan aksi yang keliru, terutama kemampuan mereka untuk menghindari jebakan polisi, yakni yang berupa “provokasi.” Massa juga harus diperingatkan tentang hal ini. Polisi sangat berkepentingan untuk meyakinkan bahwa “revolusi” itu sama dengan “peledakan bom,” karena hal tersebut akan membuat golongan revolusioner terkucil dari massa ‘rakyat’, polisi juga sangat berkepentingan untuk membuat “provokasi” sabotase dengan “bom,” untuk kemudian menuduh PKI sebagai dalangnya, agar ada alasan yang baik untuk menindasnya. Partai, militansi dan kawan-kawan separtai harus senantiasa waspada, dan tidak ada kewaspadaan tanpa disiplin; sekali lagi, masalah disiplin ini menjadi tuntutan utama. Dengan demikian tanggung jawab partai makin besar dan peranan partai dalam perjuangan anti kolonial semakin meningkat. Akibatnya tekanan dari musuhpun semakin keras.

Di depan konggres partai, Juni l924, Darsono, yang pernah menjadi tangan kanan Semaun, menyatakan bahwa, “Partai tanpa disiplin adalah ibarat tembok tanpa semen,mesin tanpa baut”⁴⁾ dan ia juga memperingatkan tentang bahaya konsepsi “avonturistis” dalam sebuah perubahan politik atau “revolusi.” Juga harus dipahami adanya hukum perkembangan sejarah, untuk membantu kemajuannya (partai – penj). Tapi sejarah itu tak bisa dimajukan lebih cepat dengan memperkosanya. Suatu dokumen berjudul “Manifes Komunis Indonesia” yang bertanggal di bulan pertama pendirian PKI telah menyatakan:

“Kaum komunis dan partainya tidak bisa bikin pemberontakan. Komunisme tergantung dari keadaan pergaulan hidup dan ia hanya bisa bekerja menurut keadaannya. Kewajiban kaum komunis dan partainya yaitu memimpin pergerakan kaum buruh supaya dalam pertentangannya tidak demikian banyak ada jiwa manusia yang dikorbankan percuma. Kewajiban kaum komunis yaitu membawa pergerakan kaum buruh di jalan-jalan yang baik dan mudah. Fihak sana mendakwa kita hendak membikin revolusi. Kita menjawab bahwa kita tidak membikin revolusi, tetapi kita yakin-yakin benar,bahwa revolusi dunia itu akan pecah sendiri (…). Kaum komunis dan partainya hanya bisa memudahkan lahirnya dunia baru, lain tidak. Partai komunnis yaitu dukun beranak bagi dunia baru yang akan lahir itu”⁵⁾

Dengan dipindahkannya kedudukan partai dari basis awalnya di Semarang ke Jakarta, kongres telah melemgkapkan pengertian PKI, dalam nama dan peranannya sebagai suatu organisme yang matang, mampu menantang kekuasaan, bahkan dipusatnya sendiri, di mana kekuasaan itu bercokol dan menindas, mengawasi dan menghukum.

II

Peristiwa-peristiwa dari bulan November l926-Januari l927 serta serangkaian demonstrasi yang tak terkendali, yang dapat menimbulkan perlawanan umum terhadap diktaktor kolonial, menunjukan, bahwa rencana partai tentang tanggung jawab dan disiplin yang dibahas dalam konggres Juni l924, tetap menjadi cita-cita yang belum bisa dicapai. Pimpinan partai yang berantakan akibat tekanan yang terus menerus, tak mampu lagi menanggulangi berbagai usul dari kader-kader regional yang cenderung menilai kekuatan mereka secara berlebihan.

Setelah berbagai kejadian, yang menyebabkan dilarangnya PKI dan ditangkapnya l3.000 orang, dengan 5.000 diantaranya diadili dan dihukum (l6 orang diantaranya dihukum mati dan akan digantung), serta sekitar l.000 orang dideportasikan tanpa diadili ke Irian Barat. Dalam suatu kamp konsentrasi yang khusus dibuat untuk itu, telah mengungkapkan sampai di mana raison d’etre PKI dan raison d’etre Partai Komunis di Indonesia, spesifikasi suatu Partai yang menggunakan kata “komunis” untuk membedakan diri, tidak begitu mudah dipahami oleh golongan komunis itu sendiri. Para pendiri PKI itu sendiri—yaitu pimpinan tingkat pertama, yang beberapa diantaranya ada di luar negeri dan berhubungan dengan gerakan komunis Internasional—yang paling cepat menguburkan PKI sebagai suatu organisasi.

Mula-mula adalah Semaun. Sejak ia diburu-buru di Indonesia, ia lalu sering berada di Nederland, berhubungan erat dengan para mahasiswa pendiri Perhimpunan Indonesia (PI), dan tentu saja dengan orang-orang Komunis Belanda. Semaun menjadi perantara antara kedua grup tersebut, bersamaan dengan kedudukannya sebagai wakil PKI di Eropa dan dalam organisasi Internationale Communiste. Bulan Desember l926, segera setelah kegagalan gelombang pemberontakan pertama di Jawa, atas nama PKI, Semaun yang masih dianggap sebagai pemimpin PKI, menandatangani suatu persetujuan rahasia dengan ketua PI Moh. Hatta. Dalam persetujuan itu disebutkan bahwa, kaum komunis Indonesia menyerahkan kepemimpinan gerakan pembebasan Indonesia kepada PI, yang tadinya dipimpin oleh PKI. Hatta mengatakan:

“Dalam konvensi itu antara lain disebutkan pengakuan PKI atas kepemimpinan Perhimpunan Indonesia terhadap gerakan rakyat Indonesia seluruhnya, dan PKI tidak akan mengadakan oposisi dalam gerakan itu konsekuensi menuju Indonesia merdeka”⁶⁾

Karena persetujuan itu bersifat rahasia, maka ia hanya menjadi tanggung jawab Semaun pribadi dan tidak ada kelanjutannya yang lebih kongkrit. Tapi persetujuan itu kemudian diumumkan oleh pengadilan Belanda, setelah penangkapan Hatta dan 3 pimpinan PI lainnya pada bulan September l927. Pemerintah Belanda hendak menggunakan dokumen tersebut untuk menunjukan bahwa Perhimpunan adalah suatu organisasi komunis dan subversif, tapi keempat terdakwa yang diadili dalam bulan maret l928 itu kemudian dibebaskan. Dan Semaun harus memberi pertanggung jawaban terhadap kawan-kawan Komunisnya akibat terbongkarnya dokumen tersebut. Pada tanggal l9 Desember l927, Harian Partai Komunis Belanda memuat suatu komunike yang ditandatangani Semaun:

“Pers Belanda telah mempublisir suatu persetujuan yang saya tanda tangani atas nama PKI dan yang ditandatangani M.Hatta atas nama Perhimpunan Indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah menandatangani persetujuan itu tapi (…) setelah saya pelajari dengan lebih seksama menurut prinsip-prinsip komunis di satu pihak dan berbagai peristiwa di Indonesia di lain pihak, saya menyadari bahwa tandatangan saya itu telah dapat diartikan sebagai pertanda hilangnya independensi Partai Komunis dan hilangnya kepemimpinan Partai. Berbagai peristiwa telah menunjukan bahwa kaum komunis di Indonesia, walaupun dikejar-kejar dan ditindas, tetap melanjutkan perlawanan (…) Juga telah diketahui bahwa perlawanan nasional yang terjadi, dipimpin oleh Partai Komunis. Sekarang partai kami telah membayar dengan harga yang mahal (…) tapi kaum buruh (…) tetap bersimpati terhadap perjuangan besar kami. Kesalahan yang telah saya lakukan dalam penandatanganan persetujuan itu bukanlah karena saya berpikir bahwa partai kita harus siap berjuang sepenuhnya dengan golongan nasionalis revolusioner yang jujur tapi karena saya telah menerima mereka sebagai pemimpin seluruh gerakan revolusioner nasional (…) Garis kaum komunis Indonesia, sebagaimana di negara lain, sangat jelas: dalam keadaan yang bagaimanapun, harus tetap dijaga independensi partai. Ini adalah prinsip yang mutlak (…) Saya bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas penandatanganan persetujuan tersebut. Ketika saya menandatangani persetujuan itu, keadaan telah menyebabkan saya tidak dapat menghubungi kamarad-kamarad saya di PKI dan di Internationale Communiste”

Dalam peristiwa di atas, pentingnya suatu organisasi yang otonom bagi golongan komunis-lah yang dipertanyakan oleh Semaun, ketika ia bergabung dengan posisi Hatta. Dalam pikirannya, suatu partai memiliki nilai yang lain pada saat ia berjuang bagi kemerdekaan nasional. Harus ada suatu partai yang memimpin perjuangan itu, dan bila Partai Komunis tak dapat melakukannya, maka kaum komunis menerima kepemimpinan partai lain.

Tentu saja jalan pikiran Semaun tersebut tak bisa diterima oleh anggota-anggota militan partai yang berjuang bagi kelangsungan hidup PKI. Walaupun secara praktis persetujuan Semaun-Hatta itu tidaklah penting, namun secara teoritis itu sudah cukup untuk meruntuhkan pengaruh dan kewibawaan Semaun, sebagai pemimpin partai, kendati ia telah melakukan otokritik.

Seorang pimpinan PKI yang lain, pembantu dekat Semaun di Indonesia, dan menjadi wakil Internationale Communiste di Asia Tenggara, yaitu Tan Malaka, yang sebagaimana Semaun, telah menganggap PKI tidak ada lagi sebagai suatu organisasi. Bersama beberapa pelarian yang mampu pergi keluar negeri, pada bulan Juni l927 di Bangkok, Tan Malaka mendirikan suatu partai baru, PARI (Partai Republik Indonesia), sebagai pengganti PKI.

Nama Partai itu diambil dari sebuah buku Tan Malaka yang diterbitkan dua tahun sebelumnya “Naar de Republiek-Indonesia”, dan menanggalkan seluruh hubungannya dengan komunisme. Dokumen-dokumen yang diumumkan PARI menyatakan bahwa partai itu independen dari Internationale Communiste.⁷⁾ Tapi hal ini baru diketahui kemudian, pada tahun l934.

Di Indonesia sendiri, PKI sebagai organisasi, praktis telah hancur. Masalahnya adalah harus diketahui apakah ia perlu dibangkitkan kembali, dengan kata lain, harus diketahui apakah Indonesia masih memerlukan suatu Partai Komunis, atau harus melakukan suatu hal yang lain. Tapi bagaimanapun, mengingat organisasi Komunis dilarang oleh Undang-Undang, harus dipikirkan pembentukan suatu partai ilegal, suatu partai gelap, yang dalam perkembangan gerakan kemerdekaan di Indonesia, merupakan suatu masalah yang benar-benar baru.