Pembuatan sebuah tulisan mengenai Sejarah Gerakan merupakan sebuah tugas besar yang luar biasa berat. Dinamika yang terjadi di dalam sebuah masyarakat selalu jauh lebih kompleks dan rumit daripada yang dapat diuraikan oleh satu atau beberapa orang penulis. Dalam tulisan ini penulis hanya berkeinginan untuk memaparkan pembabakan yang telah ditempuh oleh gerakan buruh Indonesia, situasi ekonomi-politik yang sedang berkembang, metode-metode yang dipakainya dalam tiap babak, dan akibat yang dirasakan oleh kaum buruh Indonesia dalam tiap babak pergerakan. Tentu saja, tidak semua orang akan sepakat dengan pembabakan yang dibuat di sini. Pembabakan ini semata ditujukan untuk membedakan keterorganisiran, unsur-unsur yang berfungsi sebagai tulang punggung gerakan dan manfaat/mudharat yang dirasakan kaum buruh Indonesia ketika babak tertentu berlangsung.

Diharapkan tulisan ini dapat membantu untuk membangkitkan ilham tentang bagaimana gerakan buruh harus dibangun untuk menghadapi tantangan dalam sebuah situasi tertentu yang berada di depan mata gerakan buruh.

Sumber data untuk tulisan ini adalah Edi Cahyono, Gerakan Serikat Buruh dari Masa Ke Masa: Kolonial Hindia Belanda sampai Orde Baru, Hasta Mitra, Jakarta, tanpa tahun.

Babak I: Masa Gerakan Tak Teroganisir

Diterapkannya sistem Tanam Paksa oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van den Bosch (1830-1870) adalah satu masa penting dalam sejarah gerakan buruh. Pada masa inilah para petani di Nusantara, utamanya di Jawa (sebagai pusat kekuasaan Hindia Belanda), mulai dihancurkan prikehidupannya sebagai petani dan diubah paksa menjadi buruh tani. Tentu saja, di bawah akumulasi primitif yang diterapkan dalam sistem tanam paksa, para buruh tani ini tidak memperoleh upah. Kondisi kerjanya lebih mirip corvee labor atau pekerja paksa. Para petani Jawa diperkenankan memiliki tanah, namun harus membayar pajak natura berupa keharusan untuk menyerahkan sebidang tanahnya untuk tanaman komersial yang laku di Eropa. Pilihan lain adalah menyerahkan 66 hari dalam setahun untuk bekerja pada perkebunan milik Gubernemen. Tepatlah jika istilah koeli dipakai pada jaman itu. Dalam masa ini, dimulailah proses di mana prikehidupan tani feudal mulai digantikan oleh sebuah prikehidupan di mana kerja tidak lagi dikaitkan dengan tanah milik, melainkan dengan sebuah lembaga pencetak profit—dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Kerajaan Belanda.

Era Liberal yang menyusul tahun-tahun Tanam Paksa menyebabkan tumbuh suburnya perkebunan swasta menggantikan perkebunan milik Kerajaan Belanda. Struktur pedesaan Jawa pun digerus oleh struktur industrial, sekalipun masih berupa industri ekstraktif. Perkebunan-perkebunan swasta pun dibuka di Sumatra, dengan sumber tenaga kerja para koeli kontrak—yang didatangkan dari Jawa atau Semenangjung Melayu. Kontrak-kontrak ini disertai ancaman poenale sanctie yang kejam.

Kondisi kerja yang demikian buruk memicu munculnya bentuk perlawanan yang khas sebuah gerakan buruh: pemogokan. Salah satu pemogokan pertama dalam sejarah Indonesia tercatat di tahun 1882 di Yogyakarta, di mana pada puncak gelombang pemogokan ini 21 pabrik gula terpaksa menghentikan produksinya karena pemogokan. Isu yang diangkat adalah 1) Upah; 2) kerja gugur-gunung yang terlalu berat; 3) kerja jaga 1 hari tiap 7 hari; 4) kerja moorgan yang tetap dijalankan padahal tidak lazim lagi; 5) upah tanam sering tidak dibayar; 6) banyak pekerjaan tidak dibayar padahal bukan kerja wajib; 7) harga yang dibayar pengawas terlalu murah dibandingkan harga pasar; 8) pengawas Belanda sering memukul petani. Apakah Anda merasa akrab dengan tuntutan-tuntutan ini?

Tiadanya pengorganisasian modern untuk mendukung pemogokan-pemogokan ini menyebabkan terjadinya kekalahan demi kekalahan di pihak kaum buruh. Para sejarawan juga enggan melakukan pencatatan terhadap pergerakan ini terutama karena tiadanya keteraturan dalam pemogokan-pemogokan tersebut.

Babak II: Terbentuknya Serikat-serikat Buruh

Serikat-serikat buruh di Hindia Belanda mulai dibangun oleh buruh-buruh kulit putih. Perkembangan gerakan buruh di negeri Belanda sendiri membuat banyak buruh warga negara Belanda membentuk serikat buruh di negeri-negeri jajahan. Banyaknya buruh kulit putih di negeri jajahan ini juga bersangkutan dengan semakin berkembangnya industri, terutama industri perkebunan, yang kemudian menuntut dikembangkannya sarana transportasi yang menghubungkan lahan kebun, pabrik dan pasar-pasar, didirikannya sekolah-sekolah untuk mencetak tenaga perkebunan yang handal dari kalangan pribumi, maupun perluasan jajaran birokrasi yang diperlukan untuk mengatur perekonomian modern yang lebih kompleks tersebut.

Berturut-turut lahirlah Nederlandsch-Indisch Onderwijzer Genootschap (1897), Statspoor Bond (serikat kereta api negeri, 1905), Suikerbond (serikat buruh gula, 1906), Cultuurbond Vereeniging v. Asistenten in Deli (serikat pengawas perkebunan Deli, 1907), Vereeniging von Spoor en Tramweg Personeel in Ned-Indie (serikat buruh kereta api dan trem, 1908), dll.

Sekalipun pada awalnya serikat-serikat buruh ini dibangun oleh buruh-buruh kulit putih, namun semangat internasionalis dari gerakan buruh, yang saat itu sedang kuat di Eropa, meluber juga ke Hindia Belanda. Banyak serikat buruh yang tadinya eksklusif untuk kulit putih ini perlahan-lahan membuka pintu untuk bergabungnya buruh-buruh pribumi. Selain itu, persinggungan antara buruh-buruh pribumi dengan buruh-buruh kulit putih telah menularkan pula keinginan untuk membangun serikat buruh sendiri di kalangan pribumi.

Di antara serikat-serikat buruh yang dibangun oleh pribumi, layak disebut Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (1911), Persatoean Goeroe Bantoe (1912) dan Personeel Fabriek Bond (1917). PFB adalah sebuah serikat buruh yang dibentuk oleh Soerjopranoto, yang kelak akan dikenal sebagai salah seorang “radja mogok” Hindia Belanda.

Dari beberapa serikat buruh yang dibentuk oleh buruh-buruh kulit putih, salah satu yang terpenting adalah VSTP. VSTP, yang didirikan 14 November 1908 di Semarang, dengan cepat menyerap buruh-buruh pribumi ke dalam jajarannya. Pada tahun 1914, buruh-buruh pribumi ini telah mendapat tempat dalam jajaran pimpinan tertinggi VSTP—di mana 3 dari 7 anggota pimpinan pusatnya adalah pribumi. Tahun 1915, VSTP telah menerbitkan sebuah koran dalam bahasa Melayu, bertajuk Si Tetap. Salah satu dari tiga orang pribumi yang terpilih dalam pimpinan pusat VSTP ini adalah seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Semaoen. Semaoen adalah seorang organiser yang sangat giat dan, semenjak bergabung dengan VSTP di tahun 1914, sampai tahun 1920 dia telah mendirikan 93 cabang VSTP di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1923, anggota VSTP tercatat berjumlah 13.000 orang atau ¼ dari total buruh industri kereta api di Hindia Belanda.

Semaoen dan Soerjopranoto kemudian menyatukan kekuatan dan berdirilah PPKB (Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh) di tahun 1919. Semaoen menjadi ketua sedang Soerjopranoto menjadi wakilnya. Sejak berdirinya PPKB ini dimulailah era pemogokan di mana kedua pimpinan PPKB ini lantas dikenal sebagai “si radja-radja mogok”. Pemogokan menjadi senjata utama PPKB menimbang metode perjuangan yang dipilihnya:

“PPKB akan memasakkan itu dengan 3 djalan yang ada, jaitu: ‘Berichtiar mendapat kuasa dalam pemerintahan negeri supaja negeri terperintah—oleh—rakyat—sendiri mengurus djalannya redjeki.’ (sosial demokratisch politiek), ‘mengeratkan kaum buruh dalam pekerdjaannya guna merobah nasibnja’ (vakstrijd), ‘mengadakan perdagangan oleh—dan—buat—rakjat (koperasi).”

Berhadapan dengan gelombang pemogokan yang terutama ditulangpunggungi oleh PFB dan VSTP, pemerintah Hindia Belanda awalnya berupaya mendorong terjadinya hubungan industrial yang harmonis lewat “Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Djawa dan Madura”. Namun, karena keterlibatan banyak aktivis buruh dalam ISDV (Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia) dan kedekatan dengan isu-isu hak menentukan nasib sendiri, pemerintah Kolonial lantas mengambil tindakan yang lebih keras. Ditetapkanlah UU Larangan Mogok (161 bis), UU Penghasutan dan Penghinaan pada Pemerintah (151 bis dan 151 TER)—UU Penghasutan dan Penghinaan ini di kemudian hari diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam KUHP dan dikenal sebagai “pasal-pasal karet.”

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa gerakan buruh di seputar tahun 1920-an adalah gerakan teroganisir pertama di Indonesia yang menempatkan penggulingan kekuasaan kolonial sebagai salah satu tujuan perjuangannya. Apalagi,di tahun 1920, Semaoen telah memimpin peralihan ISDV menjadi Partai Komunis Hindia, lalu tujuh bulan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia—ini menjadikan PKI sebagai organisasi nasional pertama yang terang-terangan menggunakan kata “Indonesia”. Persoalan penggulingan kekuasaan kolonial inilah yang kemudian membuat pemerintah Kolonial bertindak keras. Para pimpinan buruh ditangkapi dan dibuang ke berbagai tempat. Semaoen sendiri dibuang ke Negeri Belanda.

Pasca penangkapan terhadap para pimpinan buruh ini, generasi berikutnya ternyata bersikap lebih keras terhadap pemerintahan kolonial. Mereka ini, terutama yang tergabung dalam PKI, menganjurkan dilakukannya pemberontakan terbuka oleh buruh untuk menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Rencana untuk memberontak ini direalisasikan di tahun 1926.

Tidak banyak yang diketahui mengenai rencana pemberontakan ini. Berbagai keterangan menggambarkan pemberontakan ini secara simpang-siur. Jika memoar Hatta dapat dipercaya, rencana ini sesungguhnya adalah sebuah rencana setengah matang, yang tidak dikoordinasikan dengan baik, tidak melibatkan front perjuangan yang luas dan dilancarkan secara prematur. Apapun yang sesungguhnya terjadi, pemberontakan 1926 ini adalah pemberontakan buruh yang sejati, yang direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh kaum buruh. Pemberontakan ini adalah juga pemberontakan pertama yang dilancarkan secara terbuka untuk tujuan menggulingkan pemerintah kolonial Belanda.

Pemberontakan yang gagal ini merugikan gerakan buruh. Tercatat 4500 orang pimpinan gerakan buruh dijebloskan ke penjara dan 1300 lainnya dibuang ke Boeven Digul (di Papua Barat sekarang). Praktis, gerakan buruh kehilangan sebagian besar pimpinannya, yang sudah terlatih membangun gerakan buruh selama belasan tahun.

Babak III: Konservatisme Gerakan Buruh

Kekalahan Pemberontakan 1926 melucuti gerakan buruh dari pimpinan-pimpinannya yang radikal dan berwatak revolusioner. Yang tersisa adalah para pimpinan yang konservatif, yang berwatak pasifis dan condong kepada ideologi keserasian antara buruh dan kapitalis.

Salah satu bentuknya muncul dalam gagasan Dr. Soetomo, yang mengajukan bahwa buruh harus memisahkan dirinya dari partai politik, harus juga memusatkan perhatian pada upaya-upaya memperbaiki nasib dan tidak bersentuhan dengan aksi-aksi politis. Soetomo mendukung berdirinya Persatoean Serikat Sekerdja Indonesia di Surabaya, tahun 1930. Dia juga mendukung adanya asas tunggal untuk serikat-serikat sekerja semacam itu.

Ide ini menyebar luas di kalangan gerakan buruh. Di tahun 1941, menjelang masuknya Jepang ke Indonesia, berdirilah Gabungan Serikat-serikat Sekerdja Partikelir Indonesia (GASPI) yang berideologi semangat damai dalam perusahaan dan “pemegang modal dan pemegang buruh adalah sama harga, karena sama arti.”

Pada tahun itu juga Jepang masuk ke Indonesia, dan semua gerakan politik di Indonesia (termasuk gerakan buruh) dibungkam total oleh pemerintahan Fasis Jepang dan terpaksa bergerak di bawah tanah.

Babak IV: Buruh Berpolitik

Selepas penjajahan Jepang, gerakan buruh menggeliat bangkit dari kehidupan bawah tanahnya. Tidak sampai sebulan setelah Proklamasi Agustus 1945, didirikanlah Barisan Buruh Indonesia (BBI). Pada gilirannya, BBI melahirkan pula Partai Buruh, Lasjkar Buruh Indonesia sebagai sayap bersenjata, dan Barisan Buruh Wanita (BBW) sebagai sayap perempuan dari gerakan buruh. Di tahun 1946, BBI berubah nama menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI). Tahun itu juga, GASBI bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GSBV) membentuk SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

Keterlibatan SOBSI dalam Proklamasi Madiun (1948), dan represi yang menyusulnya, menyebabkan gerakan buruh agak terseok-seok selama beberapa lama. Namun, di tahun 1950, ketika Soekarno memutuskan untuk mengundang unsur-unsur progresif dalam pembentukan kabinetnya, SOBSI telah kembali berdiri dan semakin menguat dalam dasawarsa tersebut. Pada dasawarsa tersebut, SOBSI adalah serikat buruh terbesar dan terkuat di Indonesia, dengan 2,5 juta anggota dan 34 serikat buruh anggota.

Selain SOBSI, ada dua lagi serikat buruh beraliran progresif yang patut disebut. Yang pertama adalah GASBRI (Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia) yang dekat dengan Partai Murba. Partai Murba sendiri adalah hasil pengembangan dari sekelompok orang yang di tahun 1946 memisahkan diri dari SOBSI. Dalam kongresnya tahun 1951, GASBRI berubah nama menjadi SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Revolusioner Indonesia).

Yang kedua adalah SARBUPRI (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) yang didirikan tahun 1947. SARBUPRI memiliki kedekatan dengan SOBSI dan ormas-ormas lain yang juga dekat dengan PKI.

Ketiga serikat buruh ini kerap mengadakan pemogokan besar yang berujung pada kemenangan bagi buruh. Statistik menunjukkan bahwa antara tahun 1921-1955 terjadi 11.763 pemogokan yang melibatkan 918.739 buruh. Aksi-aksi nasionalisasi yang dilancarkan oleh serikat-serikat ini menghasilkan kemenangan besar di mana-mana, sekalipun kemudian kemenangan ini tidak banyak mereka nikmati—malah banyak perusahaan Belanda yang berhasil dinasionalisasi kemudian malah diambil-alih oleh Angkatan Darat. Tuntutan untuk dilibatkan dalam proses produksi juga berhasil dimenangkan. Presiden Soekarno mendukung program ini dan memerintahkan membentuk Dewan Perusahaan di tahun 1960, di mana buruh berkedudukan dalam Dewan Pertimbangan.

Kehadiran tiga serikat buruh besar yang beraliran progresif ini menyebabkan partai-partai politik lainnya juga berusaha untuk membangun serikat buruhnya sendiri. PNI membangun Kesatuan Buruh Marhaen (KBM, berdiri 1952), NU membentuk Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi, berdiri 1956), PSII membentuk GOBSI di tahun 1959, orang-orang Katolik membangun Ikatan Buruh Pantjasila dan Masjumi mendirikan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). SBII inilah yang kelak memainkan peranan penting dalam mengubah wajah gerakan serikat buruh, terutama memasuki era Orde Baru.

SBII menganut ideologi harmoni. Bagi mereka, jangan sampai ada permusuhan antara buruh dengan majikan. Jadi, apabila ada perselisihan perburuhan, SBII akan mengusahakan bantuan materiil pada buruh yang menjadi korban, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya. Ini supaya lambat-laun akan terjadi perdamaian dan harmoni di setiap pusat-pusat buruh.

Pada tahun 1959, SBII terkena dampak dari pembubaran Masjumi atas perintah Soekarno—dengan alasan keterlibatan Masjumi dalam pemberontakan PRRI-Permesta. SBII kemudian bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo). Jusuf Wibisono, salah satu pendiri Gasbiindo, menelurkan konsep Bahaya Merah di Indonesia. Untuk membendung “Bahaya Merah” ini, Wibisono kemudian bekerja sama dengan Angkatan Darat membangun Badan Kerdjasama Buruh-Militer (BKS BuMil) dan menjadi salah satu pendukung utamanya.

Angkatan Darat juga mensponsori pembentukan SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia) di tahun 1961. Para perwira Angkatan Darat yang terlibat dalam PRRI-Permesta, seperti Zulkifli Lubis dan Sumual, ditempatkan sebagai pimpinan SOKSI. Ketua SOKSI, Jenderal Suhardiman, juga merangkap sebagai Presiden Direktur dari PT. PP Berdikari.

Berhadapan dengan kebangkitan dan penguatan serikat-serikat buruh yang berorientasi pada ideologi “harmoni”, yang dekat dengan tentara dan yang jelas-jelas dipimpin oleh militer-pengusaha ini, serikat-serikat buruh beraliran progresif malah mengalami berbagai kemunduran. Tentu saja jumlah anggota mereka meningkat. SOBSI saja tercatat memiliki 3,3 juta anggota di tahun 1960-an, belum kedua serikat buruh progresif lainnya. Namun, di antara mereka sendiri sulit untuk bekerja sama. Perasaan saling curiga, yang sebagian di antaranya didorong oleh pertikaian di kalangan gerakan progresif internasional, menghambat kerjasama efektif antara SOBSI dan SARBUPRI dengan SOBRI. Di samping itu, ruang politik yang terbuka lebar, di antaranya adalah partisipasi dalam penyusunan UU Perburuhan no 22/57 dan 12/64, menyebabkan ketiga serikat buruh progresif ini menurunkan aktivitasnya di basis. Antara tahun 1955-59 hanya terjadi 631 kali pemogokan yang diikuti 441.900 orang buruh. Terjadi penurunan perlawanan nyaris sampai setengah dari apa yang kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya.

Jadi, ketika badai datang di pertengahan dasawarsa 1960-an, gerakan buruh progresif tidak siap untuk menghadangnya.

Babak V: Pembungkaman Gerakan Buruh

Peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1965 membalikkan keadaan secara drastis. Tuduhan yang dilontarkan Angkatan Darat bahwa PKI mendalangi peristiwa penculikan jenderal-jenderal, dan pembantaian aktivis gerakan rakyat yang terjadi sesudahnya, praktis menghancurkan struktur dan sendi-sendi kekuatan gerakan buruh progresif.

Orde Baru bergerak cepat merekonstruksi perekonomian Indonesia sementara para aktivis buruh progresif tengah meregang nyawa di tangan para pembunuh yang sampai sekarang tidak pernah diadili. Orde Baru membuka pintu lebar-lebar kepada perusahaan-perusahaan asing. Soeharto juga membuka pintu bagi mengalirnya pinjaman luar negeri untuk berbagai proyek yang kemudian dikelola oleh mitra-mitra dan kerabat dekatnya.

Dengan bantuan Frederich Ebert Stiftung, sebuah yayasan milik Partai Sosial Demokrat Jerman yang pro pasar bebas, pemerintahan militer ini juga merekonstruksi gerakan buruh. Melalui sebuah seminar yang disponsori FES di tahun 1971, disusunlah konsep baru serikat buruh Indonesia yang akan didukung oleh Orde Baru:

1.      Gerakan Buruh harus sama sekali lepas dari kekuatan politik manapun;

2.      Keuangan organisasi tidak boleh tergantung dari pihak luar;

3.      Kegiatan serikat buruh dititikberatkan pada soal-soal sosial ekonomis;

4.      Penataan ulang serikat-serikat buruh yang mengarah pada penyatuan;

5.      Perombakan pada struktur keserikatburuhan, mengarah pada serikat sekerja untuk masing-masing lapangan pekerjaan.

Setidaknya, itulah prinsip yang dicanangkan secara teoritik. Kenyataannya, rekonstruksi serikat buruh dilaksanakan dalam bentuk FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang diketuai Agus Sudono, mantan ketua Gasbiindo, dan sekjennya adalah Suwarto, seorang mantan perwira Opsus (Operasi Khusus, pendahulu Kopkamtib). Di bawah komando dua orang petinggi Golkar ini, serikat buruh memang dilepaskan dari kekuatan politik manapun—dan jatuh ke dalam cengkeraman Golkar. Jajaran pengurus FBSI selalu diambil dari kader-kader Golkar.

Sejak awal, jelas bahwa FBSI ditujukan untuk memberangus buruh dan menutup dunia politik bagi buruh. Ideologi yang dikenakan oleh FBSI adalah ideologi harmoni, yakni antara buruh dan pengusaha harus ada ketenangan, tidak boleh ada konflik. Para pengurus teras FBSI juga selalu merupakan tokoh-tokoh yang dekat atau tergabung dalam Golkar. Dengan komposisi kepengurusan semacam ini, FBSI juga berfungsi sebagai pendulang suara bagi Golkar dalam tiap pemilu, mirip dengan “organisasi-organisasi profesi” lainnya seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) maupun HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).

Walau demikian, FBSI tetap tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perselisihan perburuhan. Terlebih sejak Soeharto mengeluarkan Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) yang mendevaluasi nilai rupiah terhadap dolar, dari Rp 415 per dolar menjadi Rp 625 per dolar. Devaluasi ini melambungkan harga-harga kebutuhan pokok—dan mereka yang upahnya tetap, seperti buruh, adalah yang paling terpukul oleh keadaan ini. Perlawanan buruh berlangsung di mana-mana.

Di tahun 1985, FBSI diganti menjadi SPSI, keadaan menjadi bertambah parah karena SPSI dijadikan sebuah “wadah tunggal”—sebuah penghalusan istilah bagi dijalankannya sistem korporatisme negara oleh Orde Baru. Untuk memperhalus kenyataan bahwa pemberangusan gerakan buruh dilakukan secara lebih sistematis, Soeharto menunjuk Cosmas Batubara, seorang mantan aktivis ’66, menjadi Menteri Tenaga Kerja. Cosmas memperkenalkan konsep Upah Minimum dan Jamsostek sebagai sogokan bagi buruh yang sekarang tidak lagi memiliki kebebasan untuk berorganisasi.

Babak VI: Kebangkitan Kembali Gerakan Buruh Progresif

Biar bagaimanapun rejim Orde Baru berusaha—dengan segala represi, siksaan dan terornya—gelombang perlawanan buruh tetap tidak dapat diredam. Bahkan SPSI, yang dirancang sebagai satu alat yang secara sistematik akan menghabisi aspirasi politik buruh, ternyata kemudian dipakai oleh banyak buruh sebagai alat perlawanan. Kita tahu, Marsinah gugur di tahun 1993 ketika memperjuangkan pembentukan SPSI di pabriknya, di Sidoarjo.

Kegagalan SPSI untuk berfungsi sebagai serikat buruh yang memperjuangkan nasib buruh ketika berhadapan dengan kerakusan pengusaha ini menyebabkan mulai bertumbuhnya serikat-serikat buruh alternatif. Beberapa yang patut disebut adalah SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia).

Perjuangan panjang gerakan buruh Indonesia akhirnya mendapatkan titik-terangnya ketika Soeharto dipaksa turun dari singgasananya. Sekalipun reformasi, yang menyusul lengsernya penguasa Orde Baru itu, tidaklah memberi buah seperti yang diimpikan sebelumnya, reformasi ini tetaplah memberi ruang bagi bertumbuhnya gerakan buruh baru yang lebih segar dan bersemangat. Banyak serikat-serikat independen (baca: berdiri di luar serikat buruh yang bersangkutan dengan SPSI) berdiri di mana-mana. Serikat-serikat yang tadinya dipaksa bergabung dengan SPSI-pun satu-persatu mulai melepaskan diri dari tubuh induknya. Aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi buruh besar-besaran mulai menjadi bagian dari berita sehari-hari di media massa.

Salah satu bukti kebugaran gerakan buruh progresif kontemporer ini adalah kemampuannya untuk selama tiga tahun berturut-turut menyelenggarakan Mayday, yang terpimpin oleh ABM, dan diikuti puluhan (mungkin malah ratusan) ribu buruh di seluruh Indonesia.

Penutup

Sepanjang sejarahnya, gerakan buruh telah mengalami pasang-surut yang tiada hentinya. Setiap kali gerakan buruh mengalami pasang, itu pasti karena pengorganisiran yang militan di basis-basis, dan disertai dengan semangat berpolitik. Dan setiap kali gerakan buruh mengalami pukulan balik, itu niscaya disebabkan oleh ketergesa-gesaan, oleh mengendurnya militansi di basis-basis atau oleh keterlenaan akibat politik parlementarisme.

Gerakan buruh berlandaskan pada kolektivisme, pada pengorganisiran, pada propaganda yang sabar dan pendidikan yang tidak kenal menyerah, dan penggabungan antara perlawanan sosial-ekonomi dengan perlawanan politik untuk berkuasa. Jika gerakan buruh mengingat ini, dan konsisten melaksanakannya, dia akan kuat dan bugar. Tapi, jika dilupakan, maka gerakan buruh akan letih-lesu, dan akan tercengkeram oleh politiknya kaum pemodal.

Sumber, Perhimpunan Rakyat Pekerja

Ini sebuah tragedi yang sejatinya tak perlu terjadi. Sebagaimana diberitakan, 21 orang orang tewas dan 16 lainnya luka-lika tatkala mengantri pembagian zakat yang dilakukan H. Syaichon, di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (15/9) siang.

Cara berbagi zakat atau sedekah dengan cara mengundang kaum fakir miskin memang kadung marak dilakukan. Tidak hanya oleh individu muslim, tetapi juga organisasi sosial dan keagamaan lain. Dan, dalam setiap pembagian, kasus-kasus penerima zakat/sedakah yang pingsan bukan pula satu – dua kali lagi terjadi, sebenarnya.

Tak heran jika kaum muslim kembali diingatkan agar menyalurkan zakatnya melalui badan zakat yang amanah dan profesional.”Padahal petunjuk Al-Quran dan surat At Taubah ayat 60 dan 103 dan beberapa hadits nabi memberi petunjuk agar zakat tersebut disalurkan melalui amil zakat yang amanah dan profesional,” ujar Ketua Umum Baznas Didin Hafidhudin sebagaimana dikutip detik.com.

Tapi,memang, sebagaimana disebut Menag Maftuh Basyuni, ada sebagian dari umat Islam yang kurang mempercayai lembaga penyalur zakat yang sudah ada. Kita tak tahu, mengapa ketidakpercayaan itu bisa berkembang.

Ajakan untuk menyalurkan zakat atau sedakah melalui amil zakat atau badan profesional yang sudah ada semakin sulit ddilakukan jika yang memberi adalah lembaga sosial atau keagamaan yang non-Islam. Mereka biasanya berbagi sembako dengan semangat tolong-menolong dan kadung menjadi bagian dari program organisasi sehingga sulit jika sedakah itu diserahkan ke amil yang profesional.

Toh, begitu, ada kritik terhadap perilaku warga penerima sedakah dan atau zakat. “Kadang-kadang kita sebagai warga, tidak disiplin. Tidak mau nunggu, tidak mau antre,” kata Muhaimin Iskandar, Ketum PKB di Gedung DPR(15/9).

Dalam kaitan ini, ada usul yang menarik dilontarkan Kapolri Jenderal Sutanto yang sebentar lagi lengser itu. “Kita harapkan kalau warga ingin zakat, sodakoh mungkin tidak dengan cara seperti itu. Tapi lebih bagus mendatangi ke warga-warga yang mau diberikan sumbangan,” kata Kapolri Jenderal Pol Sutanto usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden (15/9).

Dalam sebuah kotbah Jumat sepekan pekan menjelang Ramadahan di sebuah mesjid di bilangan Kuningan,Jakarta, penceramah juga mengutarakan hal yang sama. Menurut dia, itulah yang dilakukan Rasullah. Karena itu, kata dia lagi, sudah sepantasnya cara-cara pembagian zakat atau sekadah dengan cara mengumpulkan para fakir miskin di sebuah tempat mulai ditinggalkan.

Bagi pemberi zakat atau sekadah, ini memang cara yang menyulitkan. Dan, sebagai alternatifnya, dia bisa menyalurkannya ke lembaga amil zakat yang profesional dan terpercaya.

Tapi, barangkali, ada hal-hal yang tak “tercapai” jika begitulah cara berbagi zakat dan atau sedekah yang dilakukan.

Dalam hal ini, ada baiknya juga pemerintah juga mengevaluasi pembagian dana BLT yang mengharuskan para penerimanya antre berjam-jam di kantor pos terdekat. Barangkali lebih indah jika ada disalurkan langsung ke rumah-rumah yang berhak sehingga ketahuan pula kelayakan sang penerima BLT.

sumber, berpolitik.com

2. Kini, 10% dari anak-anak di negara berkembang meninggal sebelum mereka berumur lima tahun. Angka ini menurun 28% dari lima puluh tahun yang lalu.

3. Kelaparan dan perang menyebabkan hanya 10% kematian karena lapar, meskipun hal ini merupakan hal yang biasa kita dengar sehari-hari. Kebanyakan dari kematian karena lapar disebabkan oleh malnutrisi yang kronis akibat dari (keadaan bahwa) penderita tidak dapat mendapatkan makanan yang cukup. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan yang sangat parah.

4. Disamping kematian, malnutrisi juga menyebabkan kerusakan indra penglihatan, kurang semangat, kelambatan pertumbuhan badan dan meningkatnya kerawanan terhadap penyakit. Penderita malnutrisi berat tidak berdaya untuk berfungsi melakukan kegiatan ringan sehari-hari.

5. Diperkiran bahwa didunia ada kira-kira 800 juta penderita kelaparan dan malnutrisi, yaitu 100 kali lebih banyak dari yang meninggal karena kelaparan dan malnutrisi itu setiap tahunnya.

6. Pada hakekatnya, dibutuhkan hanya sedikit bahan dasar saja untuk memungkinkan si miskin berkesinambungan dalam memproduksi makanan. Termasuk dalam bahan dasar ini adalah bibit yang berkualitas tinggi, alat-alat yang sesuai dan kemudahan dalam mendapatkan air. Sekedar peningkatan dalam teknik pertanian dan cara penyimpanan makanan juga akan menolong.

7. Banyak pakar dalam bidang kelaparan percaya bahwa pada akhirnya jalan terbaik untuk mengurangi kelaparan adalah lewat pendidikan. Orang-orang yang berpendidikan adalah bibit yang terbaik dalam meningkatkan diri dari kemiskinan yang menjadi penyebab kelaparan.

SUMBER lonweb

Ketika Kaum Buruh Perempuan Bergerak: Sekilas mengenai Revolusi Febuari 1917 di Rusia

By Ken Budha Kusumandaru (PRP) Perhimpunan Rakyat Pekerja

Thursday, 17 April 2008

Prolog buruh sedang menuju tempat kerja Pada bulan Maret ini, tepatnya pada tanggal 8 Maret, kita sepatutnya mengenangkan kembali sebuah peristiwa besar yang mengguncang seluruh dunia, yang mengubah arah sejarah, yang dampaknya masih terasa sampai sekarang-namun yang juga diupayakan pelupaannya oleh para intelektual pengabdi kelas berkuasa-Revolusi Februari 1917 di Rusia. Revolusi ini disebut Revolusi Februari karena penanggalan yang dipakai di Rusia pada jaman itu merupakan penanggalan Gereja Ortodoks Yunani (Kalender Julian). Kalender ini, pada abad ke-20, ketinggalan 13 hari dari penanggalan Gereja Katolik Roma (Kalender Gregorian, yang di Indonesia dikenal sebagai penanggalan Masehi). Maka, seturut penanggalan tersebut, apa yang bagi kita adalah 8 Maret 1917, bagi kaum revolusioner Rusia masa itu adalah 22 Februari 1917. Oleh karena itulah revolusi yang dipicu oleh demonstrasi di tanggal 8 Maret 1917 ini dikenal sebagai Revolusi Februari. Revolusi ini sangat menarik dan tepat dibahas dalam satu edisi yang tema utamanya bicara tentang Hari Perempuan Internasional karena picu bagi Revolusi ini ditarik persis ketika kaum buruh perempuan di St. Petersburg, Rusia, berdemonstrasi memperingati Hari Perempuan Internasional. Penembakan yang dilakukan pasukan tentara dan polisi Tsar Rusia terhadap 128.000 buruh yang terlibat dalam peringatan Hari Perempuan Internasional itu merupakan bendera start bagi sebuah gelombang revolusioner yang mampu memaksa salah satu Kekaisaran tertua dan paling kolot di Eropa untuk turun tahta. Kaum perempuan seringkali dipandang sebagai elemen terbelakang dalam gerakan revolusioner. Kaum revolusioner seringkali memandang kaum perempuan dalam hidup mereka sebagai penghalang bagi aktivitas revolusioner mereka. Kaum liberal memandang tidak seharusnya perempuan terlibat dalam aktivitas revolusioner dan mengarahkan perempuan pada aktivitas politik berbasis “gender” yang anti perjuangan kelas. Kaum konservatif yang paling parah, memandang gerakan perempuan dengan jijik, tapi sekaligus berusaha mengorganisir perempuan agar tetap terpenjara oleh semboyan “kasur, dapur dan sumur”. Menarik pelajaran dari sebuah masa revolusioner adalah tugas yang nyaris mustahil dilakukan dengan sempurna. Tapi, setidaknya ada beberapa point yang harus dikemukakan karena point-point ini muncul dengan begitu jelas di tengah gejolak revolusioner di Rusia, yang diawali oleh demonstrasi memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 1917. Menuju Revolusi Februari 1917 Latar belakang Kalau mau menunjuk, peristiwa mana yang menjadi titik-tolak dari Revolusi Februari 1917, kita akan mengalami kesulitan memilih. Proses yang terjadi menjelang Februari 1917 adalah satu proses yang membingungkan. Ada setidaknya tiga faktor pembingung yang beredar di tengah gerakan buruh Rusia masa itu: 1. Di satu pihak, Perang Dunia I yang pecah di tahun 1914 telah membuat banyak buruh dikirim ke medan pertempuran, baik sebagai anggota pasukan garis depan ataupun sebagai tentara cadangan. Dapat diperkirakan bahwa jika pengusaha ditanya oleh kekaisaran: “buruh mana yang kiranya akan dilepas untuk dijadikan tentara wajib militer?”, tentunya buruh-buruh maju yang “rewel” yang akan pertama kali dilepas oleh pengusaha untuk dibiarkan maju berperang. Sekitar 17% dari kader buruh maju Rusia terpaksa pergi ke garis depan karena wajib militer ini. 2. Di pihak lain, terjadi kekacauan di tengah gerakan sosialis di seluruh dunia akibat pertikaian yang dipicu sikap Partai Sosial Demokrat Jerman, yang memilih untuk mendukung pemerintahnya berperang. Dengan kata lain, gerakan buruh Jerman kemudian memobilisasi diri untuk bertempur dengan buruh-buruh dari negeri lain, yang pada saat bersamaan dimobilisasi juga oleh pemerintah masing-masing. Partai Sosial Demokrat Jerman, yang dipimpin Kautsky, pada saat itu adalah suar bagi partai-partai buruh dan revolusioner di seluruh dunia. Dapat dibayangkan kekacauan yang timbul gara-gara sikap ini-sikap yang oleh Lenin disebut sebagai “sosial-chauvinisme”. 3. Keadaan darurat perang juga membuat aktivitas polisi dan militer meningkat tajam. Ini jelas merupakan satu penghalang yang besar bagi kekuatan-kekuatan revolusioner Rusia yang, di masa itu, bergerak di bawah tanah. Keadaan darurat perang ini membuat banyak jalur dana, terbitan dan komunikasi antar kader terputus dan, kalaupun ada, menjadi beresiko sangat tinggi. Hampir semua kader revolusioner yang bekerja “di atas tanah” ditangkapi, disiksa dan/atau dipenjarakan. Terhitung Januari 1915, hampir semua jaringan legal gerakan buruh revolusioner Rusia telah berhasil dihancurkan oleh polisi dan tentara Rusia. Akibat kekacauan ini, terjadi penguatan yang besar pada kekuatan kiri-tengah, yang pada saat itu diwakili oleh Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia (RSDRP-Rossijskoj Social-Demokratičeskoj Rabočej Partii) dari sayap Mensheviki. Sementara RSDRP dari sayap revolusioner, Bolsheviki, mengalami kemunduran yang tajam. Gerakan buruh, secara umum, juga mengalami pukulan hebat. Para buruh yang sudah lama terlatih dalam teori dan praktek progresif, harus merunduk-runduk di bawah penerapan “disiplin militer” dalam pabrik. Akibat banyaknya buruh laki-laki yang dikirim ke medan tempur, para pengusaha mengisi kebutuhan tenaga kerja mereka dengan buruh-buruh perempuan-yang, selain dianggap lebih patuh, juga dapat diupah lebih murah. Meningkatnya jumlah buruh perempuan dan buruh-buruh muda yang tidak pernah terlatih dalam perjuangan buruh menyebabkan padamnya suasana pergerakan di pabrik-pabrik. Para buruh Rusia, di awal Perang Dunia I, bersedia bekerja lembur demi memacu produksi untuk memenangkan perang. Mereka juga lebih suka mengumpulkan dana untuk membantu keluarga buruh yang kepala keluarga atau anggota keluarganya harus pergi berperang-bukannya untuk dana mogok. Pendeknya, propaganda revolusioner tentang sikap yang harus diambil gerakan buruh terhadap perang ditabur di tanah yang kering dan gersang. Suasana gerakan buruh benar-benar amat lembam (macet, tidak mau bergerak). Massa yang apatis karena tidak memiliki teori dan pengalaman revolusioner memadai, ketakutan akibat represi dan suasana perang, kurangnya kader akibat keharusan menyembunyikan diri dan banyaknya penangkapan. Tidak ada kepemimpinan sentral dalam gerakan. Semua ini menyebabkan setiap orang yang “berakal sehat” akan mengatakan: suasana revolusioner di Rusia padam sudah. Kebangkitan kembali suasana revolusioner Memang, orang “berakal sehat” akan mengatakan demikian. Tapi, karena itulah kita menolak penggunaan akal sehat. Kita memakai dialektika sebagai cara berpikir, bukan akal sehat. Dengan dialektika, kita tahu bahwa setiap hal selalu mengandung benih dari hal lain yang menjadi lawannya. Mudahnya: setiap kemunduran selalu mengandung potensi untuk terjadinya kemajuan, tiap kelemahan dapat dibalik menjadi kekuatan, tiap kekuatan dapat menjadi titik lemah yang mematikan, tiap kelahiran akan membawa kematian dan tiap kematian adalah bahan bakar bagi kelahiran baru. Oleh karena itu, banyak orang menjadi tidak tahan dan berputus asa ketika mengalami kemunduran dan kekalahan serius. Banyak orang tidak sadar bahwa proses dialektika bekerja secara laten dalam tiap kekalahan, dalam tiap kemunduran, dalam tiap kejatuhan. Kesabaran, keuletan dan ketelatenan dalam mengolah kekalahan dan kemunduran adalah kunci bagi kemenangan dan kemajuan. Seperti burung Phoenix dari legenda kuno Timur Tengah, sejenis burung yang hanya bertelur sekali dalam 500 tahun, dan telur itu hanya bisa menetas jika si burung membakar dirinya sendiri-dari kematian, muncul kelahiran baru. Banyak orang di sekitar kita yang tadinya terlibat dalam gerakan buruh, atau gerakan rakyat secara umum, menjadi tawar hatinya melihat kemunduran demi kemunduran yang terjadi di tengah gerakan ini. Pada titik ekstrimnya, orang-orang ini kemudian tidak lagi percaya bahwa gerakan buruh atau gerakan rakyat lainnya akan mampu mencapai kemenangan. Orang-orang yang putus asa ini kemudian berpaling pada cara-cara instan untuk “membantu rakyat”. Ada yang berpaling pada terorisme, ada yang berpaling pada “penguatan ekonomi”-ada pula yang terang-terangan menyeberang ke kubu musuh, dengan alasan “bermain dari dalam sistem”. Mereka ini tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa keuletan dan ketepatan kerja di masa-masa sulit akan menjadi kunci kemenangan ketika situasi berubah. Ini karena jika kita terus bertahan di masa sulit, kita akan menjadi yang paling siap ketika angin berganti arah. Secara mental dan disiplin tubuh kita paling siap. Tapi juga karena massa akan menilai siapa yang paling setia pada mereka di saat-saat tersulit. Para kader partai proletariat revolusioner di Rusia, mereka yang tersisa, yang jumlahnya tidak banyak, memiliki kesabaran yang dituntut dari mereka dalam masa-masa sulit seperti itu. Tanpa terburu-buru, tapi juga sekaligus tanpa mengendurkan tuntutan politiknya, mereka berhasil mengorganisir pemogokan yang diikuti 2000 orang di St. Petersburg pada tanggal 9 Januari 1915. Mayday gagal diperingati karena aksi kepolisian dilancarkan secara membabi-buta pasca pemogokan Januari 1915 itu. Hanya 600 orang yang ikut serta dalam aksi Mayday di seluruh Rusia. Tapi, kerja-kerja propaganda, agitasi dan pengorganisiran terus dilakukan tanpa henti. Ketiadaan kepemimpinan sentral dijawab oleh para organiser dengan inisiatif dari bawah. Berbekal kemampuan menggunakan dialektika, para organiser dan “kolektif pimpinan dari bawah” ini menangkap situasi, memanfaatkan kabar yang datang dari luar sebisa mungkin sebagai bekal pengorganisiran mereka. Tidak ada yang nampak mendengarkan, oke sajalah. Tapi, seperti kebijaksanaan para petani tempo doeloe, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Demikianlah, di tengah kelembaman massa rakyat pekerja, ketidakpuasan perlahan-lahan muncul kembali ke permukaan. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh tentara Rusia di medan perang, korban yang begitu besar akibat tidak kompetennya para perwira, harga-harga yang pelan tapi pasti merambat naik, makin langkanya barang-barang kebutuhan pokok karena semua produksi dikirim ke garis depan … semua ini tidak luput dari perhatian rakyat pekerja Rusia. Ketidakpuasan ini bukanlah hasil dari agitasi kader-kader revolusioner. Situasi ekonomi-sosial-politiklah yang menciptakannya. Tapi, rakyat pekerja Rusia mendapatkan ekspresi-jalan untuk menyatakan ketidakpuasan mereka-melalui apa yang diagitasi-propagandakan oleh para kader revolusioner, buruh-buruh maju dan mereka yang pernah berpengalaman terlibat dalam revolusi 1905. Dengan kata lain, para kader yang bertahan dalam kondisi sulit di tahun-tahun awal Perang Dunia I berhasil menjadi corong (alias “megafon”) bagi ketidakpuasan massa rakyat pekerja. Demikianlah, setelah begitu lama tidak terjadi pemogokan atau aksi besar di seluruh Rusia-mendadak-terjadilah aksi besar-besaran menentang keputusan Tsar yang membekukan Duma (parlemen kekaisaran Rusia). Kekalahan demi kekalahan yang diderita pasukan-pasukan Rusia bukanlah satu hal yang bisa diabaikan begitu saja. Para politisi yang ada dalam Duma melihat bahwa keresahan yang muncul di tengah rakyat jelata akibat kekalahan-kekalahan ini bisa dipicu menjadi sebuah pemberontakan yang lebih luas. Oleh karena itu, kaum parlementaris ini lantas mengajukan sebuah petisi pada Tsar untuk menghentikan perang, setidaknya mengurangi peran Rusia dalam perang. Tapi, Tsar yang bodoh itu menjawab petisi ini dengan membekukan Duma. Pecahlah demonstrasi dan pemogokan di seluruh Rusia pada tanggal 4 September 1915, diikuti oleh puluhan sampai ratusan ribu orang di St. Petersburg, Nizhni Novgorod, Moskow, Kharkov danYekaterinoslav. Di St. Petersburg sendiri aksi diikuti oleh 150.000 orang. Betapa jauh bedanya dengan yang kita lihat terjadi pada tanggal 1 Mei 1915, di mana Mayday hanya diperingati 600 orang di seluruh Rusia! Perubahan yang terjadi hanya dalam hitungan bulan! Mereka yang berpikir dengan “akal sehat” tidak akan dapat mengerti hal ini. Mereka akan menuduhkan terjadinya konspirasi, hasutan, tipuan …. Yang benar saja! Mana mungkin berkonspirasi dengan 150 ribu orang? Atau menghasut, atau menipu, sekian banyak orang untuk bergerak hanya dalam satu hari setelah Duma dibekukan? Dan, yang paling menarik adalah kenyataan bahwa buruh-buruh perempuan dan buruh-buruh mudalah yang paling banyak bergerak-lapisan yang tadinya dipandang sebagai lapisan berkesadaran paling terbelakang. Bagaimana mungkin mereka yang “paling belakang” bisa tiba-tiba melompat ke depan? Kaum perempuan Rusia melompati rintangan Dialektika bekerja tanpa kasat mata. Ia adalah proses yang terus berlangsung (ongoing) dan tanpa henti (unceasingly). Ia adalah proses molekular (mengutip Trotsky), yang terjadi pada atom-atom dalam susunan masyarakat. Ia adalah tumbuhnya tanaman. Ia adalah geraknya bumi-kita tidak menyadarinya sampai gempa menghantam kita. Tumburan, kontradiksi, gesekan, terjadi dari hari ke hari. Tidak selalu dapat kita amati. Tidak selalu dapat kita analisa karena kerumitan dan kompleksitasnya. Tapi proses itu terus berlangsung tanpa sepengetahuan kita, dan kita pun terkejut ketika mendadak kita tiba di penghujung proses tanpa menyadari jalannya proses tersebut. Oleh karena itulah setiap orang yang bekerja dengan gerakan rakyat harus selalu mawas diri dan waspada terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Perubahan-perubahan kecil, yang nyaris tidak terdeteksi, barangkali akan sangat vital dan menentukan di masa depan. Perempuan adalah korban utama yang diserahkan oleh Rusia demi Perang Dunia Pertama. Memang, korban tewas dalam pertempuran mungkin 99% terdiri dari laki-laki. Namun, mereka adalah ayah dan suami dari banyak keluarga rakyat pekerja. Kekaisaran Rusia tidak mau tahu dengan nasib keluarga yang ditinggalkan suami atau anak atau saudara-saudara yang tewas di medan laga. Untuk mengisi perut mereka dan anak-anak mereka, mereka dipaksa menjadi pencari nafkah bagi keluarga. Di samping itu, kekurangan tenaga kerja (seperti sudah disebutkan di muka) membuat Kekaisaran Rusia menerapkan wajib-kerja (work draft) pada kaum perempuan Rusia. Maka, kini kaum perempuan Rusia mengalami penindasan berganda, di rumah oleh sistem patriarki dan di pabrik oleh sistem kerja-upahan. Mereka harus bekerja lima belas sampai delapan belas jam di pabrik, lalu masih harus melaksanakan “kewajiban” kerja-kerja domestik di rumah-hanya untuk mendapati bahwa harga-harga barang kebutuhan pokok melejit tinggi akibat perang dan semakin jauhnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Semua ini terjadi di depan mata mereka. Dari hari ke hari mereka melihat hal ini berlangsung. Kemuakan bertumbuh di hati dan pikiran kaum perempuan Rusia. Bersamaan dengan kemuakan, tumbuh pertanyaan di hati mereka. Bersama dengan pertanyaan, muncul pula ketidakpercayaan pada sistem kemasyarakatan yang selama ini mereka anggap benar adanya. Dan mereka menemukan jawaban pertanyaan mereka dari apa yang dilakukan, dipropagandakan dan diperjuangkan oleh kaum revolusioner. Mereka menemukan bahwa sosialismelah jawaban bagi pertanyaan mereka. Tentu saja mereka tidak begitu saja percaya. Mereka akan terus mempertanyakan. Sebagian dari kaum perempuan ini, yang kepercayaannya tumbuh dengan cepat, lantas bergabung dengan kaum revolusioner. Tapi, mereka yang tidak yakin juga pada satu saat tiba pada kesimpulan bahwa mereka harus bergerak mengambil kesimpulan sendiri. Mereka harus memastikan bahwa mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri. Pada titik inilah kesadaran mereka melompat. Dari keadaan skeptis, terbelakang dan pasif, mereka melompat ke dalam kesadaran maju yang revolusioner. Inilah yang sering tidak dipahami oleh mereka yang menepuk dada bahwa dirinya revolusioner. Mereka yang merasa kesadarannya paling maju dan paling menginginkan perubahan, sehingga gagal melihat bahwa masyarakat juga terus berubah dan menginginkan perubahan itu. Banyak orang yang mengaku revolusioner menginginkan agar jumlah orang yang revolusioner menjadi mayoritas dalam masyarakat. Tidak benar. Tidak pernah ada revolusi yang terjadi karena kaum revolusioner adalah mayoritas. Revolusi akan terjadi jika mayoritas rakyat sudah memutuskan bahwa mereka harus menemukan jawaban sendiri atas pertanyaan-pertanyaan dalam hati dan pikiran mereka. Mereka belum tentu sudah menerima bahwa jawaban yang diberikan oleh kaum revolusioner adalah benar. Mereka hanya mengambil keputusan bahwa pertanyaan mereka harus terjawab dan sistem yang sekarang ada tidak bisa memberikan jawabannya. Mereka mau dipimpin oleh kaum revolusioner hanya jika, bagi mereka, hanya kaum revolusioner yang memiliki jawaban. Biarlah sekarang kaum revolusioner yang memimpin, tapi nanti mereka akan menuntut pembuktian jawaban itu dari kaum revolusioner. Saat-saat kritisnya terletak pada saat di mana pertanyaan mulai muncul secara spontan dalam bentuk-bentuk gerakan tak terorganisir. Jika pada titik ini kaum revolusioner gagal menanggapi, maka pertanyaan itu akan berubah menjadi rasa putus asa. Kaum revolusioner Rusia tepat membaca pembalikan posisi ini. Pada saat yang tepat, pada peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 1914 (penanggalan kita), diluncurkanlah sebuah terbitan khusus perempuan: Rabotnitsa (Perempuan Buruh). Terbitan ini didanai oleh sumbangan kolektif-kolektif perempuan di tengah gerakan buruh, dikerjakan sendiri oleh para aktivis perempuan buruh. Isinya adalah tentang kondisi buruh perempuan dan perjuangan perempuan-baik di pabrik, di desa, di partai maupun di tengah rumah tangga. Terbitan ini juga memuat perjuangan perempuan di negeri-negeri lain-baik itu buruh maupun bukan. Satu seruan yang terus-menerus dikumandangkan oleh Rabotnitsa adalah agar perempuan kelas pekerja mengorganisir diri sendiri, lalu bergabung dengan perjuangan kaum laki-lakinya-bahkan juga menyerukan agar kaum perempuan berani membangunkan dan memimpin kaum laki-laki yang masih “tertidur”. Jadi, ketepatan pembacaan situasi dan perumusan tindakan oleh kaum revolusioner berkecocokan dengan proses dialektik yang meradikalisir kaum buruh perempuan di Rusia. Ketika kedua hal ini bertemu dan berkecocokan, meledaklah tenaga revolusioner yang dibangunkan oleh situasi objektif di tengah kaum perempuan Rusia. Tanpa tindakan yang tepat dari kaum revolusioner, tenaga yang terbangun secara spontan ini akan selalu tersimpan sebagai potensi. Sama seperti batu batere atau accu, yang memiliki potensi tenaga listrik, baru dapat dimanfaatkan tenaganya ketika terhubung secara tepat dengan rangkaian listrik tertentu. Jika kutub-kutub batere dihubungkan dengan cara keliru, potensi tenaga listrik tidak akan keluar-atau malah menyebabkan korsleting (hubungan pendek), yang bersifat merusak. Kita melihat kesadaran kaum perempuan Rusia seperti “melompat” karena kita tidak melihat proses dialektika yang terjadi di tengah mereka. Sebenarnya, potensi kesadaran mereka bergerak sejajar dengan kesadaran masyarakat pada umumnya. Hanya saja, karena mereka mulai dari posisi yang terbelakang, kaum revolusioner juga terlambat menyadari perkembangan kesadaran itu. Begitu disadari, begitu kaum revolusioner mengambil tindakan untuk menangkup kesadaran tersebut, kaum perempuan langsung menyambut-dan kita melihat seakan mereka mengalami “lompatan kesadaran”. Penutup Salah satu pelajaran terpenting dari Revolusi Februari 1917 di Rusia ini adalah bahwa kaum revolusioner tidak dapat-dan tidak boleh-mengabaikan sektor-sektor rakyat pekerja yang manapun. Kaum revolusioner tidak boleh memvonis satu sektor sebagai “terbelakang” dan kemudian meninggalkannya sama sekali. Semua sektor rakyat pekerja harus diberi perhatian yang sama-walau mungkin untuk penanganannya memang harus menuruti sebuah skala prioritas yang disesuaikan dengan sumberdaya yang dipunyai organisasi. Revolusi Februari 1917 di Rusia merupakan pembuktian bahwa sektor perempuan bukan saja berpotensi revolusioner, melainkan berpotensi untuk memimpin sebuah revolusi. Di saat kaum laki-laki meragu, kaum perempuanlah yang tampil ke depan memicu revolusi berlangsung. Kalau ada yang kita bisa teladani, pengorganisiran spesial di sektor perempuan, penggemblengan kader-kader perempuan revolusioner menjadi pemimpin-pemimpin, harus dimulai dari sekarang. Sehingga, ketika peluang untuk perluasan propaganda, rekrutmen dan pendidikan di kalangan perempuan kelas pekerja terbuka lebih lebar, kitalah yang akan menjadi organisasi yang paling siap untuk mengambil peluang itu. Jakarta, 7 April 2008

]]> http://desahan.wordpress.com/2008/07/07/ketika-kaum-buruh-perempuan-bergerak/feed/ 0 Ucok buruh sedang menuju tempat kerja http://desahan.wordpress.com/2008/07/07/dialektika-materialis/ http://desahan.wordpress.com/2008/07/07/dialektika-materialis/#comments Mon, 07 Jul 2008 16:17:28 +0000 desahan http://desahan.wordpress.com/?p=20 ]]> ABC Dialektika Materialis

Leon Trotsky (1939)

Diterjemahkan dan diedit oleh Anonim (Desember 1998) dari Leon Trotsky, The ABC of Materialist Dialectics diterjemahkan sesuai teks dalam website In Defence of Marxism.

Dialektika bukanlah fiksi dan bukan pula mistisisme, melainkan sebuah pengetahuan mengenai bentuk pemikiran kita sejauh ia tidak dibatasi ke dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari, tetapi berusaha mencapai sebuah pengertian yang lebih rumit dan proses-proses yang mendesak untuk diperbincangkan. Logika dialektika dan logika formal memikul sebuah hubungan yang serupa dengan hubungan antara matematika tingkat tinggi dengan matematika yang lebih rendah.

Di sini saya akan mencoba untuk membuat sketsa substansi masalah dalam sebuah format yang sangat ringkas. Silogisme sederhana logika Aristotelian bermula dari preposisi bahwa “A” sama dengan “A”. Postulat ini diterima sebagai sebuah aksioma bagi banyak sekali tindakan praktis manusia dan generalisasi-generalisasi elementer. Tetapi pada kenyataannya “A” tidak sama dengan “A”. Hal ini mudah untuk dibuktikan jika kita mengamati dua huruf ini di bawah sebuah lensa –satu sama lain sama sekali berbeda. Namun, orang dapat saja berkeberatan, karena mereka semata simbol bagi kuantitas-kuantitas sederajat, contohnya satu pon gula, masalahnya bukan ukuran atau bentuk dari huruf-huruf itu. Keberatan itu tidak penting; pada kenyataannya satu pon gula tidak pernah sama persis dengan satu pon gula –sebuah pengukuran yang lebih teliti selalu menyingkapkan adanya perbedaan. Lagi-lagi orang dapat berkeberatatan: tapi satu pon gula adalah sama dengan dirinya sendiri. Ini juga tidak benar –semua bentukan tanpa bisa diinterupsi berubah dalam ukuran, berat, warna, dan lain sebagainya. Mereka itu tidak pernah sama dengan dirinya sendiri. Seorang sophis akan menanggapi bahwa satu pon gula adalah sama dengan dirinya “pada saat yang tertentu”.

Terlepas dari nilai praktis yang sangat ekstrim meragukan dari “aksioma” ini, ia tidak bertahan juga terhadap kritisisme teoritis. Bagaimana kita harusnya benar-benar memahami kata “saat”? Jika ia adalah sebuah interval waktu yang sangat kecil, maka satu pon gula ditundukkan menjadi sasaran selama berlangsungnya “saat” tersebut pada perubahan-perubahan yang tak dapat dielakkan, atau apakah “saat” adalah sebuah abstraksi yang murni matematis, yaitu, sebuah kekosongan dari waktu? Tapi semua hal eksis dalam waktu; dan eksistensi sendiri adalah sebuah proses yang tidak berhenti dari transformasi; waktu secara konsekuen adalah sebuah elemen fundamental bagi eksistensi. Jadi aksioma “A” adalah sama dengan “A” menandakan bahwa suatu hal adalah sama dengan dirinya sendiri jika ia tidak berubah, yaitu jika ia tidak eksis.

Secara sepintas kelihatannya “kepelikan-kepelikan” ini tiada berguna. Dalam realita, hal-hal itu amat menentukan arti. Di satu sisi aksioma “A” adalah sama dengan “A” muncul sebagai titik keberangkatan bagi semua pengetahuan kita, di sisi lain sebagai titik keberangkatan segala kekeliruan dan kesalahan dalam pengetahuan kita. Untuk membuat penggunaan yang bebas resiko dari aksioma “A” adalah sama dengan “A” adalah hanya mungkin di dalam batasan-batasan pasti. Ketika perubahan-perubahan kuantitatif dalam “A” adalah tidak berarti bagi tugas-tugas yang ada, maka kemudian kita dapat memperkirakan bahwa “A” adalah sama dengan “A”. Contohnya ini adalah cara di mana seorang pembeli dan seorang penjual mengingat satu pon gula, demikian pula kita mempertimbangkan suhu matahari. Sampai waktu sekarang ini kita mempertimbangkan kekuatan mata uang dollar dengan cara yang sama. Tetapi perubahan-perubahan kuantitatif, yang melebihi batasan-batasan pasti, terkonversi menjadi kualitatif. Satu pon gula tunduk kepada tindakan air atau bensin, berhenti menjadi satu pon gula. Satu dollar dalam pelukan seorang presiden berhenti sebagai satu dollar. Untuk menentukan titik kritis pada saat yang tepat di mana kuantitas berubah menjadi kualitas adalah satu dari tugas-tugas yang paling penting serta paling susah di dalam semua bidang pengetahuan, termasuk sosiologi.

Setiap pekerja mengetahui bahwa mustahil membuat dua benda yang sepenuhnya sama. Dalam perluasan bearing-brass menjadi cone bearings diperkenankan adanya sebuah deviasi atas yang disebut terakhir, yang, bagaimanapun, tidak boleh melampaui batasan-batasan pasti (hal ini disebut toleransi). Dengan mengamati norma-norma toleransi, intinya dipertimbangkan menjadi setara. (“A” adalah sama dengan “A”). Saat toleransi menjadi berlebih, kuantitas berlanjut menjadi kualitas; dengan kata lain, cone bearings tadi menjadi inferior atau sepenuhnya tak berharga.

Pemikiran ilmiah kita hanyalah satu bagian dari keseluruhan tindak praktek kita, termasuk teknik-teknik. Bagi konsep-kopsep, eksistensi “toleransi” juga ada. Toleransi ini ditegakkan bukan dengan logika formal yang berasal dari aksioma “A” adalah sama dengan “A”, tetapi dengan logika dialektis yang berasal dari aksioma bahwa semua hal selalu berubah. “Akal sehat” dikarakterisasi oleh kenyataan bahwa ia secara sistematis melampaui “toleransi” dialektis.

Pemikiran vulgar beroperasi dengan konsep-konsep macam kapitalisme, moral, kebebasan, negara pekerja, dll. sebagai abstraksi-abstraksi pasti, mengira bahwa kapitalisme adalah sama dengan kapitalisme, moral adalah sama dengan moral, dan seterusnya. Pikiran dialektis menganalisa semua hal dan fenomena dalam perubahannya yang terus berlangsung, sambil menetapkan dalam kondisi-kondisi material dari perubahan-perubahan tersebut yang batas kritis di luar hal yang “A” barhenti menjadi “A”, sebuah negara pekerja berhenti menjadi negara pekerja.

Kekurangan fundamental dari pemikiran vulgar terletak dalam kenyataan bahwa ia berharap untuk mengisi dirinya sendiri dengan cetakan ajeg dari sebuah realitas yang mengandung gerakan abadi. Dengan cara memperketat perkiraan-perkiraan, koreksi-koreksi, kongkritisasi; pemikiran dialektis memberikan sebuah kekayaan mengenai isi dan fleksibitas kepada konsep-konsep; bahkan saya katakan bahwa ini adalah sebuah kelembapan yang bagi sebuah bidang tertentu membawanya lebih dekat pada fenomena yang nyata hidup. Bukan kapitalisme secara keseluruhan, melainkan sebuah kapitalisme tertentu pada sebuah tahap perkembangan tertentu. Bukan sebuah negara pekerja secara keseluruhan, tetapi sebuah negara pekerja tertentu dalam sebuah negara terbelakang dalam sebuah pengepungan kaum imperialis, dan lain-lain.

Pemikiran dialektis berhubungan dengan pemikiran vulgar dengan cara yang sama seperti sebuah gambar bergerak (motion picture) berhubungan dengan sebuah foto yang ajeg. Gambar bergerak tidak berada di luar hukum foto ajeg tetapi mengkombinasikan sebuah urutan dari foto-foto tersebut sesuai dengan hukum-hukum gerak. Dialektika tidak mengingkari silogisme, tetapi mengajari kita untuk menggabungkan silogisme dalam cara yang sedemikian rupa untuk membawa pengertian kita menjadi lebih dekat pada realitas yang berubah secara abadi. Dalam bukunya, Logika, Hegel mendirikan satu rangkaian ketentuan-ketentuan: perubahan kuantitas menjadi kualitas, perkembangan melalui kontradiksi, konflik mengenai isi dan bentuk, interupsi dari kontinuitas, perubahan posibilitas menjadi hal yang tak dapat dihindarkan adanya, dll., yang sama pentingnya bagi pemikiran teoritis sepenting dalam silogisme sederhana bagi tugas-tugas yang lebih elementer.

Hegel menulis sebelum Darwin dan sebelum Marx. Berterima kasih kepada impuls kuat yang diberikan Revolusi Perancis kepada pemikiran, Hegel mengantisipasi gerakan ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Tetapi karena itu semata sebuah antisipasi, meskipun dilakukan oleh seorang jennius, hal itu menerima sebuah karakter idealistik dari Hegel. Hegel mengoperasikan bayangan-bayangan ideologis sebagai realitas terakhir. Marx mendemonstrasikan bahwa gerakan dari bayangan-bayangan idiologis ini tidak merefleksikan apa-apa kecuali gerakan dari tubuh-tubuh materi.

Kita menamakan dialektika kita, materialis, sebab ia tidak berakar baik di surga maupun di kedalaman dari “kehendak bebas” kita, melainkan di dalam realitas objektif, di alam. Kesadaran timbul dari bawah sadar, psikologi dari fisiologi, dunia organik dari dunia inorganik, galaksi dari nebula. Di atas tiap undakan tangga perkembangan ini, perubahan-perubahan kuantitatif ditransformasikan menjadi kualitatif. Pikiran kita, terrmasuk pikiran dialektis, hanyalah satu dari bentuk-bentuk ekspresi zat yang berubah. Di dalam sistem ini tidak tersedia tempat bagi Tuhan, Syetan, jiwa kekal, tidak juga norma-norma abadi dari hukum dan moral. Dialektika pemikiran, timbul dari dialektika alam, secara konsekuen memiliki sebuah karakter yang seluruhnya materialis. Darwinisme, yang menjelaskan evolusi spesies melalui transformasi kuantitatif berlanjut pada kualitatif, adalah kemenangan tertinggi dari dialektika dalam seluruh lapangan perkara organik. Kemenangan besar besar lainnya adalah penemuan tabel berat atom dari unsur kimia dan transformasi lebih lanjut dari satu elemen menjadi satu elemen lain.

Secara erat, transformasi-transformasi ini (spesies, elemen, dll.) berkaitan dengan masalah klasifikasi, sama pentingnya dalam ilmu alam sebagaimana dalam ilmu sosial. Sistem Linneaus (abad ke-18) mempergunakan immutabilitas spesies sebagai titik awalnya, terbatas pada deskripsi dan klasifikasi mengenai pertanian sesuai karakteristik-karakteristik abadinya. Periode infantil dari botani adalah analogis dengan periode infantil logika, karena bentuk-bentuk pikiran kita berkembang seperti semua hal yang hidup. Hanya penyangkalan yang tak dapat disanggah mengenai ide tentang spesies jadi, hanya studi mengenai sejarah evolusi tentang pertanian dan anatominya, menyiapkan basis bagi sebuah klasifikasi yang benar-benar ilmiah.

Marx, yang dalam perbedaan dari Darwin adalah seorang dialektikus yang sadar, menemukan sebuah basis bagi klasifikasi ilmiah mengenai masyarakat-masyarakat manusia dalam perkembangan kekuatan-kekuatan produktifnya dan struktur kepemilikan yang membentuk anatomi masyarakat. Marxisme memberikan substitusi berupa sebuah klasifikasi dialektik materialistis kepada klasifikasi vulgar mengenai masyarakat dan negara, yang bahkan hingga sekarang masih tumbuh dengan subur dalam berbagai universitas. Hanya dengan menggunakan metode Marx dimungkinkan secara benar menentukan baik konsep mengenai sebuah negara pekerja maupun juga momen keruntuhannya.

Kita lihat, semua ini sama sekali tidak mengandung hal “metafisik” atau “scholastis” sebagai ungkapan ketidaktahuan yang congkak. Logika dialektis mengungkapkan hukum gerak dalam pemikiran ilmiah kontemporer perjuangan melawan dialektika materialis sebaliknya mengungkapkan sebuah masa lalu yang berjarak, konservatisme dari borjuasi kecil, keangkuhan diri para pengusung rutinitas universitas, dan … sekilat harapan bagi sebuah alter-life (kehidupan yang berubah).

15 Desember 1939.

]]> http://desahan.wordpress.com/2008/07/07/dialektika-materialis/feed/ 0 Ucok Leon Trotsky http://desahan.wordpress.com/2008/07/07/advokasi-dan-pengorganisiran/ http://desahan.wordpress.com/2008/07/07/advokasi-dan-pengorganisiran/#comments Mon, 07 Jul 2008 16:16:39 +0000 desahan http://desahan.wordpress.com/?p=19 ]]>

Tekhnik Advokasi dan Pengorganisiran

a. Pengertian

Advokasi selama ini diartikan semata-mata sebagai kegiatan pembelaan kasus atau beracara di peradilan (litigasi), mungkin ini juga beralasan karena terpengaruh oleh padanan katanya dari bahasa Belanda advocaat, advovaateur yang berarti pengacara hukum atau pembela.

Namun, kata advokasi jika kita mengadopsi pada bahasa Inggris maka to advocate tidak hanya berarti ‘membela’ (to defend), tetapi juga bisa berarti ‘mengajukan’ atau ‘mengemukakan’ (to promote) atau dengan kata lain bisa berarti juga berusaha ‘menciptakan’ (to create). Dan berarti juga melakukan ‘perubahan’ (to change) yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis.

Jadi, pengertian advokasi tidaklah sempit seperti yang selama ini dipahami banyak orang, bahwa advokasi adalah pekerjaan pengacara yang berkaitan dengan praktek pembelaan oleh praktisi hukum diperadilan. Ataupun dianggap sebagai urusan atau monopoli organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum.

Advokasi dilakukan dalam rangka mencapaiu suatu tujuan tertentu. Advokasi lebih merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan secara sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju. Dengan kata lain advokasi juga bukan revolusi, tetapi lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan.

Beberapa alasan melakukan advokasi;

1. ideologis, visi sosial dan politik mengenai hubungan rakyat, negara dan pemerintah

2. kemanusiaan, keprihatinan dan kesetiakawanan pada kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan publik/pemerintah

3. pribadi, memang terlibat sebagai korban langsung atau pihak yang dirugikan oleh kebijakan

4. praktis,

b. Strategi dan Taktik

Sebuah upaya pendidikan terhadap rakyat dengan menyelami kondisi yang mereka alami untuk dapat membuka cakrawala berpikir secara perlahan dan terarah untuk menguatkan sektor rakyat agar dapat mengorganisir basisnya sendiri.

Pra Pengorganisiran

Sebelum memulai sebuah pengorganisiran, harus dimulai dengan beberapa hal, yaitu :

1. melakukan survei kewilayah tujuan

2. menemui salah satu tokoh dan melakukan pendekatan persuasif

3. memegang kontrak person salah seorang tokoh di wilayah tersebut

Setelah memegang kontak salah satu tokoh, survei tetap dilanjutkan untuk dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat, dan mempelajari budaya, mata pencaharian, kebiasaan dan informasi sebanyak mungkin tentang masyarakat tersebut, baik dari jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kondisi real ekonomi rakyat. Selanjutnya acuan awal tersebut di kembangkan dari kondisi di lapangan.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk Memulai pengorganisiran

1. pengorganisiran yang baik adalah pengorganisiran yang dilakukan melalui wilayah culture, karena hal itu merupakan wilayah yang dapat diterima dengan mudah oleh rakyat, contohnya : rakyat Bojong merupakan rakyat agamis, maka seorang organisator dapat masuk melalui media dakwah, tahlil dan sejenisnya. Cara lain yang dapat diterima dengan mudah adalah upaya seorang organisator menjadikan rakyat nyaman dengan kehadiran organisator.

2. kemampuan untuk dapat dengan cepat menyesuaikan dengan kondisi dan alam rakyat

3. seorang organisator juga diharapkan mengerti dan mampu dengan bahasa rakyat setempat, guna dapat membangun komunikasi dengan baik

Memulai pengorganisiran

1. Pendidikan rakyat adalah hal terpenting dalam sebuah pengorganisiran, pendidikan tersebut diharapkan dimulai dari menjabarkan pemahaman dasar tentang hal-hal yang paling dekat dengan apa yang mereka rasakan, dengan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami oleh rakyat

2. dilanjuti tentang, hak-hak dasar manusia, pengertian Rakyat v.s negara, pola hubungan rakyat dan negara.

3. Demokrasi, keadilan, hukum dll

4. setelah pemahaman tentang pengertian dasar tersebut dilanjuti dengan materi pergerakan; dalam artian mengapa mereka harus bergerak dan bersatu.

Proses pengorganisiran

1. Selama dalam proses pengorganisiran, kepercayaan rakyat harus tetap dijaga dan dipertahankan

2. dalam memberikan suatu pemahaman terhadap suatu hal, jangan dilanjutkan sebelum rakyat memahami.

3. Sistem pendidikan (kursus politik) diharapkan dilakukan secara bertahap, dengan jumlah efektif pendidikan 10 s.d 15 orang

c. Tehnik dan jenis advokasi masyarakat

d. Advokasi dan perubahan kebijakan

Semenjak diundangkan pada tanggal 24 Juni 1999, PP No. 61 tahun 1999 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia menjadi Badan Hukum, banyak mengundang kontroversi. Niat ‘baik’ pemerintah ini ditangkap oleh banyak kalangan dengan kekhawatiran akan semakin mahalnya biaya pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Hal ini semakin memperkokoh pencerdasan bangsa Indonesia sebagai prioritas nomor buncit. PP No. 61/1999 juga belum menjawab permasalahan seberapa otonom perguruan tinggi negeri dan eksesnya nanti. Tim laput DIANNS menurunkan laporannya untuk Anda.

Otonomisasi PTN = Orang Miskin Dilarang Kuliah !

Perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum, -disebut juga otonomisasi PTN- bukanlah hal yang kontroversial apabila tidak terjadi saat bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multi dimensi, yang memaksa keuangan negara menjadi kembang-kempis. Sehingga keluarnya PP No. 61/1999 dianggap sebagai langkah pemerintah mengurangi subsidi pendidikan. Ketakutan yang kemudian muncul; kapitalisasi pendidikan. Gejala komersialisasi pendidikan ini ditunjukkan dengan naiknya SPP pada pilot project otonomisasi PTN. Universitas Gadjah Mada (UGM) misalnya, seperti dituturkan Ali Fahmi -Presiden Keluarga Mahasiswa UGM-, yang dulu SPP hanya 225 ribu, sekarang menjadi 460 ribu. Universitas Indonesia malah lebih ‘gila’ lagi, dengan membebankan 1,5 juta sampai 1,7 juta kepada mahasiswa barunya.

Rektorat UGM, PT Toyota Astra dapat membuka showroom disini

Adanya peningkatan biaya pendidikan di PTN sebenarnya tidak perlu terjadi apabila PP No. 61/1999 dicermati sebagai kebutuhan untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang ideal. Pendidikan tinggi seharusnya bukan menonjolkan nafsu kapitalistik, atau menurut Ali Fahmi, lebih mengedepankan sisi-sisi keintelektualan. Kebutuhan semacam inilah yang seharusnya dipahami oleh para petinggi PTN-PTN. Sehingga otonomisasi PTN tidak diterapkan sebagai sekedar euforia.

Kesan aji mumpung untuk meningkatkan SPP yang masih melekat pada beberapa petinggi PTN seharusnya dikikis habis. Tetapi Pembantu Rektor II IPB, Ir. H. Darwin Kadarisman, MS, tidak menunjukkan gelagat tersebut, “Jadi kalau misalnya perguruan-perguruan tinggi mau diswastanisasikan, alangkah senangnya kita. Kita langsung terapkan keuangan seperti Trisakti,” ujarnya. Pemahaman ini juga menimpa Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Eka Afnan Troena, SE. Rektor yang memakai banyaknya mobil waktu wisuda, sebagai indikator banyaknya mahasiswanya yang kaya itu melontarkan, “Kalau SPP naik ‘kan bukan berarti orang miskin tidak bisa pintar, sekarang SPP ‘kan 450 ribu rata-rata, berarti ‘kan yang miskin mensubsidi yang kaya, adil ndak kalau begitu? Yang kaya itu seharusnya tidak membayar segitu, mas.”

Perilaku ini jelas melenceng dari maksud otonomisasi PTN. Kesan perguruan tinggi sebagai agen pembaharu dan kekuatan perjuangan moral dipertaruhkan. Dengan otonomisasi, sistem pendidikan tinggi di Indonesia -seperti coretan Roem Topatimasang dalam Sekolah Itu Candu- seharusnya terjadi desentralisasi kewenangan. Sehingga memungkinkan munculnya kebebasan prakarsa pembaharuan dan kreativitas dari bawah. Kemandirian perguruan tinggi akan semakin memperkokoh kesan tersebut.

Tetapi, apabila otonomisasi PTN dikuti dengan peningkatan biaya, image PTN sebagai lembaga pendidikan dengan biaya murah akan luntur. Dan harapan PTN sebagai tumpuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah semakin jauh. Serta harapan otonomisasi PTN dapat meningkatkan kredibilitas PTN di mata masyarakat dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di PTN, seperti diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Dr. Ir. Satryo Soemantri Brojonegoro ketika diwawancarai DIANNS melalui e-mail, semakin menjauhi keniscayaan. Ironisnya Doktor lulusan Research Fellow at Lawrence Berkeley Laboratory, USA ini tidak memungkiri kemungkinan naiknya SPP, “Kebijakan otonomi tidak mengharuskan kenaikan SPP, akan tetapi SPP dapat dinaikkan dengan persetujuan Majelis Wali Amanat, jika memang tidak memberatkan masyarakat”. Lebih gamblang lagi Tim Persiapan Penerapan Otonomi di Perguruan Tinggi menyatakan, “Tidak dapat diingkari bahwa uang kuliah sudah sepantasnya dinaikkan mengingat pada jenjang pendidikan tinggi partisipasi masyarakat harus lebih besar dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah.”

Tak urung adanya sinyal hijau peningkatan biaya pendidikan oleh para pembuat keputusan di bidang pendidikan semakin mengaburkan maksud dari otonomisasi pendidikan. Pendidikan yang menurut Paulo Freire harusnya menjadi jalan pemanusiaan, pembebasan dan pemerataan, di Indonesia sekedar menjadi retorika. Tak heran apabila ketika otonomisasi PTN digulirkan masih banyak yang meragukan, otonomisasi PTN tidak dibarengi oleh meningkatnya SPP. Seperti yang dilontarkan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Widyo Nugroho, “Siapa yang bisa menjamin ketika kemudian pada beberapa program diterapkan (otonomisasi, Red), ternyata peningkatan beban nominal itu kepada konsumen (mahasiswa).” Lebih lanjut Presiden Mahasiswa pertama yang dipilih secara demokratis setelah dilengserkannya rejim Senat Mahasiswa Universitas Brawijaya (SMUB) ini menambahkan, “Jadi kalau ngomong otonomi perguruan tinggi, nggak ada itu otonomi perguruan tinggi menurut PP 61/1999.”

Selamat Datang di Kampus, McDonald…

Dunia pendidikan di jaman modern sepertinya tidak bisa lepas dari arus globalisasi. Perguruan tinggi saat ini tidak bisa memisahkan proses pendidikan dengan faktor-faktor di luar pendidikan, yang dianggap menunjang proses pendidikan itu sendiri. Perguruan tinggi dihadapkan pada perkembangan ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Sehingga, seperti diungkapkan Ivan Illich dalam bukunya Bebas dari Sekolah, perguruan tinggi mau tidak mau harus memanajemeni dirinya secara modern layaknya sebuah perusahaan modern. Permasalahan administrasi, manajemen, proyeksi-proyeksi, rencana induk pengembangan, anggaran belanja, efisiensi, kredibilitas, promosi, relasi, bahkan arus penawaran dan permintaan harus terwadahi dalam institusi yang bernama perguruan tinggi.

Sudah jamak terjadi, di PTN-PTN yang ada, sistem manajerialnya berjalan ala kadarnya. Belitan birokrasi di PTN sering menimbulkan inefisiensi. PR II IPB mengakui bahwa selama ini masalah utama inefisiensi terletak pada visi pembangunannya. Selain itu menurut Presiden keluarga Mahasiswa IPB, Aly Yusuf, banyak PTN yang amburadul dalam pengaturan fasilitasnya. Aly memberi contoh, selama ini di IPB banyak fasilitas yang menganggur dan tidak dikelola dengan baik sehingga cost-nya itu besar untuk biaya perawatan.

Inefisiensi ini berimbas pada terbatasnya dana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Dan otomatis perkembangan proses pendidikan berjalan lambat, bahkan bisa mandeg. Setelah PTN berubah status menjadi badan hukum, PTN dituntut kreativitasnya mencari sumber-sumber dana alternatif yang baru. Seperti terungkap dalam press release Tim Persiapan Otonomi di Perguruan Tinggi, “Sebagai suatu Badan Usaha mandiri, perguruan tinggi dapat mendirikan unit usaha (business units).” Perguruan tinggi di luar negeri membagi unit usahanya menjadi dua kelompok, yaitu unit usaha yang erat kaitannya dengan fungsi perguruan tinggi dalam Tridharma (auxiliary enterprises) dan unit usaha yang relatif tidak berkaitan langsung dengan Tridharma (commercial ventures).

Selanjutnya, Unit usaha di dalam kampus seperti kantin, toko buku, gelanggang olahraga dan asrama dapat dikategorikan sebagai auxiliary enterprises dan. dikelola secara berbaur oleh unit struktural dalam perguruan tinggi. Sedangkan unit usaha seperti pengelolaan hak paten yang dihasilkan oleh penelitian, inkubator teknologi, inkubator bisnis atau bahkan pengelolaan dana abadi harus dikelompokkan sebagai commercial ventures. Keuntungan bersih setelah dipotong pajak merupakan penghasilan perguruan tinggi, yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Tridharmanya. Unit seperti ini di perguruan tinggi luar negeri umumnya dikelola secara mandiri oleh Majelis, yang terpisah dari pengelolaan perguruan tinggi.

Dalam pengembangan sumber-sumber dana alternatif ini Unair telah mempersilahkan para pengusaha ke dalam kampus, baik lokal maupun multi national corporation. Pembantu Rektor I Unair, Prof. Dr. Puruhito, Med menyebutkan beberapa gedung di Unair yang selama ini menganggur akan disewakan kepada para pengusaha. Jadi tidak tertutup kemungkinan nantinya PT. Toyota Astra menyewa salah satu gedung di Unair untuk show room mereka. “Dari sana bisa dapat uang, atau misalkan lagi disewakan pada Kentucky Fried Chicken untuk membuka outlet di sana. Mc Donald’s juga boleh,” imbuhnya. Bahkan di UGM, menurut Presiden Mahasiswanya, “Kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswa digusur kemudian dibangun sebuah mall dan segala macam. Apalagi sekarang kalau kamu lihat di UGM sudah dibangun BNI lantai 4 dengan mewah. Kemudian lahan-lahan bisnis, proyek-proyek makanan di UGM. Saya kira orientasi perguruan tinggi yang terjadi bukan wacana-wacana keintelektualan.” Orientasi sekarang, adalah bagaimana mendapat dana sebesar-besarnya demi alternatif biaya pendidikan. Namun upaya menggali sumber-sumber dana altenatif ini perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin.. Gejala ini, jelas, apabila terlalu mengobarkan nafsu kapitalistik akan menggusur kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswanya. Dan akhirnya perguruan tinggi akan menjadi, seperti disindir oleh Ivan Illich dalam bukunya Bebas dari Sekolah, majikan terbesar dan paling anonim dari semua majikan.

Selamat Jalan Dosen Nyambi !

Amburadulnya manajerial di PTN juga ditambah dengan mental dan etos kerja sumber daya manusia PTN yang kurang produktif. Kinerja dan etos kerja yang selama ini ada, tidak bisa lepas dari status mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Sudah sangat umum dijumpai, tingkat kehadiran dosen yang rendah, intensitas guru besar ‘turun lapangan’ kecil, hasil ujian yang baru diumumkan beberapa bulan sesudahnya, bahkan sampai maraknya plagiarisme di antara dosen di perguruan tinggi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan alasan klise yang sering mereka lontarkan, yaitu kecilnya gaji mereka. Dirjen Dikti dan Tim Persiapan Otonomi di Perguruan Tinggi dalam press release mengakui distorsi ini. Tetapi sudah tentu inefisiensi institusional tersebut tidak dapat mengesampingkan kenyataan bahwa masih terdapat dosen-dosen ideal yang secara sepenuh hati mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mahasiswa dan kemajuan ilmu melalui penelitiannya. Oleh karena itu dalam konteks otonomi perguruan tinggi, kekuatan moral secara kelembagaanlah yang harus direvitalisasi.

Dengan revitalisasi kekuatan moral secara kelembagaan, diharapkan berimbas pada perubahan output perguruan tinggi. Sangat banyak ditemui lulusan perguruan tinggi tidak siap ketika berhadapan dengan dunia kerja. Atau ketika memasuki dunia di luar kampus masih saja memerlukan penambahan ketrampilan melalui kursus-kursus, seakan tidak yakin kemampuannya tidak dapat menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Bahkan sangat lazim dijumpai seorang lulusan perguruan tinggi bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan keilmuan yang digeluti semasa di perguruan tinggi. Kondisi ini membuktikan perguruan tinggi dalam proses pengeraman, seperti disentil Roem Topatimasang di Sekolah Itu Candu, terlalu asyik dengan perubahan kuantitatif , sehingga menelorkan output yang tidak layak secara kualitatif.

Tetapi dalam konteks otonomisasi PTN, sampai saat ini hakekat tujuan dan isi dari otonomisasi belum dihayati secara mendalam, bahwa sistem pendidikan sebenarnya menciptakan lapangan kerja, bukan menjadikan kaum buruh. Sehingga pantas Ali Fahmi mencurigai otonomisasi PTN saat ini, hanya didasarkan pada pangsa pasar. “PTN otonom nantinya akan menghasilkan manusia-manusia yang seperti robot,” imbuhnya, ketika ditemui DIANNS di sela-sela Kongres Mahasiswa Indonesia awal Desember 1999.

Untuk meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi, sudah selayaknya dosen-dosen lebih mengkonsentrasikan diri pada perannya. Pemandangan umum dosen-dosen yang merangkap menjadi tenaga pengajar pada beberapa perguruan tinggi, dapat mengurang minat dosen-dosen itu untuk lebih memperdalam keilmuannya. Meskipun dalam press release Tim Persiapan Otonomi di Perguruan Tinggi menyebutkan kewenangan perekrutan dan pengangkatan dosen dan karyawan dalam lembaga swadana, menjadi pimpinan lembaga yang bersangkutan dan statusnya tetap sebagai pegawai negara, permasalahan kemalasan intelektual akan timbul jika tradisi dosen ‘negeri’ yang merangkap sebagai dosen swasta tetap dipertahankan.

Untuk menghilangkan dosen-dosen nyambi, dapat diselesaikan, menurut Divisi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Badan Eksekutif Universitas Brawijaya, Paring Waluyo Utomo, dengan memberi mereka 4 pilihan. Pertama, mereka dipersilahkan untuk pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Kedua, mereka pensiun dan menjadi pegawai perguruan tinggi negeri yang berubah menjadi badan hukum. Ketiga, dosen-dosen yang telah ‘kerasan’ menjadi dosen swasta pensiun dari PNS dan menjadi dosen swasta. Dan keempat, mereka tetap sebagai PNS tetapi mengajar di perguruan tinggi swasta.”

Tentu saja, alasan klise dosen-dosen yang nyambi selama ini harus ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan lain, menurut Darwin Kadarisman, setidaknya gaji harus dinaikkan 3 kali lipat dari gaji sebagai PNS. Karena bagaimanapun dosen juga manusia biasa yang harus diperhatikan kesejahteraan ekonominya. Sehingga lagu wajib kebanyakan aparat pemerintah pada Orde Baru, menjual jabatan dan kehormatan demi kesejahteraan ekonomi, tidak terjadi lagi.

Spesialisasi PTN ?

Dalam UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri dan budaya belajar di kalangan masyarakat, terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan berorientasi ke masa depan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Apa yang terkandung dalam UU No. 2/1989 memang mencerminkan hakekat isi dan tujuan dari pendidikan. Tetapi untaian kata-kata indah menjadi momok ketika penafsirannya berwujud kurikulum nasional. “Penerapan kurikulum nasional merupakan pencerminan dari sentralisasi kebijakan pendidikan,” protes Keke, panggilan akrab Widyo Nugroho. Perguruan tinggi yang seharusnya mengembangkan keilmuan yang bebas nilai, dengan diterapkannya kurikulum nasional, seperti diungkapkan Roem Topatimasang, menjadi wadah yang menumpulkan daya penalaran dan memasung wawasan alternatif. Melalui kurikulum nasional tangan-tangan kekuasaan mencengkeram rasionalitas perguruan tinggi. “Sehingga pendidikan tinggi kita merupakan ajang brainwashing atau politisasi kampus,” lanjut Keke, mahasiswa Fakultas Teknik Pengairan Unibraw yang cuti kuliah sehubungan dengan jabatannya.

Kurikulum PT sekarang, dengan dihembuskannya otonomisasi PTN, sepertinya menawarkan pembaharuan sistem pendidikan tinggi ke sistem yang mencerminkan dinamisnya kampus. Tetapi nampaknya kondisi pendidikan tinggi, seperti diungkapkan Roem Topatimasang, akan tetap berkutat pada bagaimana menyesuaikan perangkat teknis dengan manajemen dan teknologi yang baru. Karena, meskipun diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi, menurut Dr. Suprodjo Pusposutardjo , kurikulum perguruan tinggi tetap memiliki grand design dari pusat atau apa yang biasa dikenal dengan istilah kurikulum nasional. Karena, imbuh Suprodjo, “Rambu kurikulum tersebut harus ada untuk menyesuaikan dengan persyaratan minimal yang dibutuhkan dalam memperoleh pengakuan berprofesi.” Satryo juga melontarkan pernyataan yang senada, “Rambu tersebut merupakan kurikulum inti (minimal) yang harus dipenuhi supaya ada baku mutu minimal”. Jadi tidak perlu mengernyitkan dahi ketika otonomisasi PTN diterapkan, di Unibraw kurikulumnya tidak akan jauh dari kisaran semula, seperti diungkapkan PR I Unibraw, Prof. Dr. Umar Nimran, sekitar 60 – 70 %.”

Indikasi ini jelas mengabaikan kemajemukan potensi masing-masing daerah tempat PTN berada. Sekaligus pembiasan filosofi dasar dari otonomisasi pendidikan, yang menurut Roem Topatimasang, pendidikan liberal dan liberalisasi pendidikan. Padahal kurikulum seharusnya melihat potensi lokal dan membaca kemampuan obyektif masing-masing PTN. Apabila nantinya kurikulum perguruan tinggi banyak berisi muatan-muatan potensi lokal, maka tidak tertutup kemungkinan di masing-masing PTN terjadi pengkonsentrasikan diri pada pengembangan satu bidang keilmuan atau spesialisasi keilmuan. Tetapi yang jelas, kurikulum perguruan tinggi diharapkan oleh Rahmat Syafaat, SH. dosen Fakultas Hukum Unibraw, dapat mencerminkan keberpihakan terhadap kaum marginal bukan kepada pemodal.

Akhirnya, kita harus siap-siap aja minta uang lebih pada orang tua. Buat bayar SPP mahal dan beli McDonald di kampus. Masak SPP jutaan, jajannya tahu petis dan krupuk upil ?

oleh FREDY

Kekerasan kembali terekspose, bukan kata yang tepat ‘kekerasan kembali terjadi’.Sistem di salah satu pendidikan perguruan tinggi telah di black list oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi setelah merebaknya berita mengenai kematian salah satu siswa STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran).

Belum pulih ingatan masyarakat mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Geng Nero di kota Pati. Kejadian pemukulan senior kepada junior itu pun bersambut alur cerita dengan kasus kekerasan antar Geng di kota yang sama (Pati). Ironisnya, realita tersebut dilakukan oleh kaum hawa yang terkenal dengan paradigma kelembutan.

Bila menghitung dari bulan Januari hingga Juni, telah banyak kasus kekerasan yang diekspose oleh media. Seperti kekerasan yang dilakukan oleh para mahasiswa UNAS dengan dalih isu kenaikan BBM. Sebagian masyarakat mengatakan hal yang dilakukan oleh mahasiswa UNAS tersebut tidak pantas, melihat mahasiswa merupakan individu yang berpendidikan, namun sebagian lagi berpendapat bahwa tindakan tersebut wajar bahkan terpuji, melihat mahasiswa UNAS melakukannya untuk membela kepentingan masyarakat kecil.

Kasus kekerasan UNAS berakhir dengan pembebasan mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap karena diduga menjadi pemicu kerusuhan. Tetapi tindakan polisi yang over acting menangkap mahasiswa-mahasiswa yang berada di kampus UNAS saat kejadiaan sangat tidak terpuji, melihat secara fungsional polisi merupakan peredam kekerasan.

Saat-saat emosional masyarakat masih menggebu-gebu atas kenaikan harga BBM, media mengangkat berita kerusuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang berjubah, kejahatan beratasnamakan agama. Pada saat itu, monas yang menjadi ciri khas ibu kota berperan sebagai saksi bisu tindakan kekerasan manusia beragama. Penyelidikan pihak kepolisian menemukan jendral lapangan serang monas tersebut adalah mantan pemimpin salah satu LSM yang intensif bergerak dibidang HAM. Secara ideologi, LSM yang dipimpin orang tersebut dengan basis masa yang dipimpinnya sangat jauh bertentangan. Kembali realitas kekerasan yang sangat disayangkan.

Pasca tragedi monas, rentetan tindakan kekerasan terus berlanjut, seperti prilaku Geng Nero dan Geng di kota yang sama dengan Nero. Rentetan tragedi tersebut dapat dikatakan telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Kontruksi-kontruksi media sangat berperan dalam membentuk pola pikir anak muda maupun anak kecil dibawah umur.

Tragedi-tragedi kekerasan tersebut mencerminkan negara ini merupakan negara non-hukum. Banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi sampai saat ini belum menemukan klimaks yang memuaskan bagi penderita. Seperti kasus pembunuhan aktivis Munir, kasus Trisaksi dan Semanggi ’98, dan masih banyak lagi kasus-kasus pembiaran oleh pemerintah. Menurut J. Galtung, pembiaran merupakan kekerasan secara structural yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. Masalah ini diatur dalam kovenan Hak Azasi Manusia.

Ironisnya, pemerintah bermain dalam peng-eksplor-an isu dari suatu tragedi. Misalnya atas kematian mahasiswa Unas dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa stasiun televisi swasta telah dikuasai oleh pemerintahan, yakni Metro TV dan TVOne (Saham Aburizal Bakrie) sehingga jelaslah bahwa isu-isu kematian mahasiswa Unas tersebut atas dasar campur tangan pemerintah, meski mereka tidak terjun langsung.

Rentetaan tindakan kekerasan yang terus menerus terjadi tidak dapat dilepaskan dari tangan pemerintah, meski bukan pelaku atau pun otak pelaku seharusnya menjadi penempatan peradilan yang pantas. Jika pemerintah tidak mampu menempatkan peradilan dari kasus-kasus tersebut, layakkah mereka berada dalam pemerintahan selanjutnya?

Tragedi-tragedi kekerasan memiliki dasar masalah sosial berupa ekonomi. Kemiskinan, pembodohan, penaikan harga-harga bahan pokok bahkan terakhir penaikan harga bahan bakar minyak memberikan tingkat laju stress semakin meningkat. Belum selesai memikirkan hal-hal pokok pekerjaan yang sangat sulit akibat sedikitnya lapangan pekerjaan, masyarakat kembali dihimpit masalah kenaikan harga BBM. Tingkat stress masyarakat yang semakin meningkat tersebut diaplikasikan melalui tindakan-tindakan anarkis maupun perilaku-perilaku yang abnormal (kerasukan roh) seperti yang telah dilakukan oleh Geng Nero, secara sosiologis tindakan pemudi tersebut merupakan implementasi dari diskontrol dari orang tua atau bahkan karena minat-minat mereka yang tidak tersalurkan. Kedua kausal tersebut juga terkait dengan masalah ekonomi saat ini.